Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 1 Tahun 2017
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2016 tentang pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perizinan, Non perizinan dan surat ketetapan pajak Daerah / Surat ketetapan retribusi daerah dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati; atas pertimbangan tersebut makaperlu menetapkan peraturan Bupati Bombana tentang pelimpahan sebagian kewenangan jenis perizinan, Non perizinan dan surat ketetapan pajak Daerah/ Surat Retribusi Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bombana;
UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 29 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU R1 No. 29 Tahun 2004; UU RI No. 25 Tahun 2007; UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009; UU RI No. 28 Tahun 2009; UU RI No. 5 Tahun 2014; UU RI No. 33 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 028/Menkes/per/I/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015; Perda Kabupaten Bombana No. 15 tahun 2005 tentang retribusi; Perda Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2008
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT ; 1. KETETNUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN 4. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 5. KOORDINASI DAN PELAPORAN 6. PEMBIAYAAN 7. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2017
PEMERINTAHAN DAERAH - PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG – BUPATI – WAKIL BUPATI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati Serta Pejabat Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati dan Pejabat Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bone Bolango melalui penetapan Peraturan Bupati ini.
UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No 54 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang Bupati, tugas dan kewajiban Wakil Bupati, tugas dan wewenang Pejabat Perangkat Daerah, naskah dinas, jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas, serta pelaporannya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
-
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 39.ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan ambahan Penghasilan kepada pegawai negeri sipil erdasarkan beban kerja.
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna
yang maksimal terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil/Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peratura. Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
ndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
eraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
BAB I Tentang ketentuan umum
BAB II tentang maksud dan tujuan
BAB III kreteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2017
PEDOMAN - SISTEM INFORMASI - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah, agar berjalan efektif, efesien dan berhasil guna pedoman dalam pengelolaannya;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2011; Permendagri No.64 Tahun 2013; Perda No.5 Tahun 2006
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; meliputi; Tim Pelayanan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyusunan Anggaran; Penatausahaan Keuangan; Pertanggungjawaban Keuangan; Instalasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengendalian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Monitoring Dan Evaluasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2017
perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten gorontalo no. 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena besaran tarif retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah".
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 1)
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 3)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2017 No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah dari Bupati kepada Perangkat Daerah berdasarkan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2012; KEPMENDAGRI No. 43 Tahun 1999; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 1 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 3 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Sementara Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
ABSTRAK:
a. hanwa untuk melaksanaan Pasal 97 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Keetntuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tuban Nomor4 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian bagioan desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maak perlu mengatur pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
1. UU Nomor 12 Tahun 1950
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 28 Tahun 2009
4. UU Nomor 6 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
7. Perda Nomor 5 Tahun 2011
8. Perda Nomor 23 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015
10. PeraturanBupati Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017.Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi sementara bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di KAbupaten Sanggau sebagai salah satu upaya mewujudkan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.
UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, Permendiknas No.30 Tahun 2010, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, Permendiknas No.30 Tahun 2010, Permenristekdikti No.44 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No.8 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Beasiswa Utusan Daerah, Penyeleksian, Jangka Waktu Pelaksanaan Pendidikan, Hak dan Kewajiban, Pembatalan BUD dan Sanksi, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan PEnutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 halaman, 2 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat