Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Rancangan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa sebelum ditetapkan oleh Bupati harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur; bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat Kabupaten Kubu Raya belum mengakomodir kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa dan penetapannya tidak melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.47 Tahun 2015, Permen Des No.1 Tahun 2015, Permendagri No.44 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati tersebut mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa yang mencakup Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, Prinsip Penyusunan APB Desa, Kebijakan Penyusunan APB Desa, Teknis Penyusunan APB Desa, dan Hal-hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
72 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 101 A Tahun 2016;
bahwa sehubungan dengan ditetapannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaterr/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan maka Peraturan Walikota tersebut perlu dirubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Badar, Kepegawaian dan Pengernbangan Sumber Oaya Manusia;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA ini mengatur TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, dengan sistematika sebagai berikut :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS DAN FUNGSI
4. TATA KERJA
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Jabatan pada Sekretariat DPRD Kab. Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum dilengkapi dengan uraian jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
b. bahwa untuk rekruitmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwewenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman.
1. UU No. 12 Tahun 1956;
2. UU No. 12 Tahun 2011;
3. UU No. 5 Tahun 2014;
4. UU No. 23 Tahun 2014;
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. PP No. 11 Tahun 2017;
7. Permendagri No. 11 Tahun 2017;
8. Permenpan RB No. 26 Tahun 2011;
9. Permenpan RB No. 33 Tahun 2011;
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015;
12. Permenpan RB No. 41 Tahun 2018;
13. Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016;
14. Perbup Pasaman No. 30 Tahun 2016
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Informasi Jabatan
Bab III : Ketentuan Peralihan
Bab IV : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; U No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda No. 4 Tahun 2006; Perda No. 4 Tahun 2017; Perda No. 18 Tahun 2017; Perda no. 11 Tahun 2018; Perbup No. 90 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
18 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017, telah diatur mengenai insentif pemungutan pajak daerah, namun dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkernbangan keadaan, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003;
UU No.1 Tahun 2004; UU Np. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 80 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen PAN Refbir No. 63 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 262 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengubah Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak, yang mengatur mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan kepada penerima insentif pemungut pajak.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 60 Tahun 2018
pedoman - pencairan - penyertaan - modal - daerah - di - kabupaten - bekasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2018/60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencairan Penyertaan Modal Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyertaan modal daerah maka berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, Pedoman Pencairan Penyertaan Modal Daerah di Kab. Bekasi, perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyertaan Modal Daerah, Pencairan Penyertaan Modal Daerah, Pertanggungjawaban Pencairan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 60 Tahun 2018
PELAYANAN - ADMINISTRASI - TERPADU - KECAMATAN - (PATEN) - DI KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai pusat pelayanan masyrakat dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat maka perlu membentuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kabupaten ogan komering ulu timur
UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 65 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 41 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2008;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 24 Tahun 2006;Permendagri No 20 Tahun 2008;Permendagri No 4 Tahun 2010;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 37 Tahun 2017
Maksud dan Tujuan ,Ruang Lingkup Paten ,Pelayanan Perizinan ,Pelayanan Non Perizinan ,Penerimaan ,Pelaporan ,Pembinanan dan Pengawasan ,Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
