KODE ETIK APARATUR PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK APARATUR PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing,
adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik Aparatur
pengadaan barang/jasa daerah;
Untuk maksud tersebut pada huruf a, maka
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2017 perlu
disesuaikan;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Pengadaan
Barang/Jasa lingkup bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Milik
Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
KODE ETIK
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilaksanakan sesuai prinsip Pengadaan Barang/Jasa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Undang-Undang Nomor 60 Tabun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Surat Edaran Kepala Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
(1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diroaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a paling Jambat 31 Desember 2020;
(2) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
(3) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personil lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
(4) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompeteansi bidang Penggadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa - Sistem Pengendalian Intern
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa daerah yang efektif, efisien
transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel,
perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat
struktural dan pejabat fuagsional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018; Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Pemerintah Peraturah Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun
2011.
Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kebumen No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan nilai ekonomis gabah/beras,
jagung, kedelai dan kacang hijau yang memiliki
kecenderungan mengalami kenaikan pada akhir tahun, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan
Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan
Pangan Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Kebumen No. 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana
Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 11 angka (1) diubah
2. Ketentuan Pasal 13 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2019
peraturan bupati kabupaten jembrana - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2018.
Ketentuan perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No.27.1 Tahun 2018 ttg Standardisasi Harga Barang dan Jasa TA 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.
Materi pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati boalemo no. 56 tahun 2018 tentang standar satuan harga umum di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo ta 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO.749
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan adanya perubahan dalam Satuan Standar Harga Umum sehingga perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo No. 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana tekah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perbup Boalemo No. 56 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo No. 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2019
PENYERAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Guna kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan kegiatan APBD khususnya terkait pengadaan
barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang
berkesinambungan, efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu
adanya petunjuk tentang Penyerahan Jaminan
Pemeliharaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Penyerahan Jaminan Pemeliharaan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang /Jasa pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun
2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
(Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 53);
PEKERJAAN YANG MEMERLUKAN JAMINAN PEMELIHARAAN
PERBEDAAN RETENSI DAN SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN
RUANG LINGKUP
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA
MEKANISME PEMBAYARAN
PARA PIHAK YANG TERLIBAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
bahwadalam rangka memudahkan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sijunjung, khususnya metode pemilihan Penyedia dengan pengadaan langsung, perlu dilakukan pengadaanlangsungbarang/ jasasecara elektronik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat