Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.370 peraturan dalam 0,028 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Pembayaran Tambahan Gaji Tahun 1969 Kepada Pegawai, Karyawan, Buruh, Pekerja Perusahaan-Perusahaan Negara dan atau Bank-Bank Pemerintah
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketenagakerjaan
Download file:
Kepres No.94 Tahun 1969.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 92 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Perluasan Tugas Panitia Interdepartemental Penyusun Peraturan Pemerintah Mengenai Tata Tempat pada Upatjara-upatjara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pedjabat-pedjabat Negara Sebagaimana Dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1969
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 57 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Interdepartemental Penjusunan Peraturan-peraturan Pemerintah Mengenai Tata Tempat pada Upacara-Upacara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-Anggota MPRS/DPR-GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pedjabat-pedjabat Negara
Download file:
Kepres No.92 Tahun 1969.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 86 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Pembajaran Gadji/Pensiun Ke-13 Dan Ke-14 Tahun 1969 Kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/Anggota ABRI dan para Penerima Pensiun/Uang Tunggu
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Kepres No.86 Tahun 1969.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 43/U/Kep/9/1966, Tanggal 26 September 1966
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presidium Kabinet No. 43/U/Kep/9/1966 tanggal 26 September 1966
Download file:
Kepres No.85 Tahun 1969.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 57 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Pembentukan Panitia Interdepartemental Penjusunan Peraturan-peraturan Pemerintah Mengenai Tata Tempat pada Upacara-Upacara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-Anggota MPRS/DPR-GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pedjabat-pedjabat Negara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 92 Tahun 1969 tentang Perluasan Tugas Panitia Interdepartemental Penyusun Peraturan Pemerintah Mengenai Tata Tempat pada Upatjara-upatjara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pedjabat-pedjabat Negara Sebagaimana Dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1969
Download file:
Kepres No.57 Tahun 1969.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri
Mengubah
  1. KEPPRES No. 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri
Download file:
Kepres No.36 Tahun 1969.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Daerah Otonom
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres No 243 Tahun 1968.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 230 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun Serta Keluarganya
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 Tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarganya
Download file:
Keppres No 230 Tahun 1968.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1969 tentang Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri
Download file:
Kepres No.122 Tahun 1968.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Cuti Untuk Soerjadi S.H.
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Download file:
Keppres No 68 Tahun 1968.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan