Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Kendal TA 2021 dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien dengan berlakunya Perpres No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional, maka Perbup Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kab Kendal dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 18 tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 73 Tahun 2011; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 125/PMK.05/2012; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 29 tahun 2016; Perda Kab Kendal No 11 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2016; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi biaya, jamuan makan lembur, honorarium, dan biaya kegiatan, biaya umum kegiatan fisik, perjalanan dinas, biaya untuk kegiatan lain, biaya sewa kendaraan operasional dinas, satuan biaya pengadaan pakaian dinas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Kendal no 11 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemda Kab Kendal (Berita Daerah Kab Kendal Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya kesatuan pemahaman atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2011 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2012 Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan APBD Kab. Pati Tahun Anggara 2013. Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
240 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan layanan
umum daerah maka perlu pengaturan tentang pengelolaan
keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan dan penganggaran, pendapatan dan biaya, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, kerjasama, pengelolaan barang, surplus dan defisit, penyelesaian kerugian, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk perwujudan Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat atau pelayanan public dengan menerapkan prinsip tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; b. bahwa agar pelaksanaan Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya pedoman.
-
Materi pokok : Ruang lingkup aktivitas layanan pengaduan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkait penertiban, Pelindungan Masyarakat meliputi : membantu penanganan akibat bencana dan membantu kegiatan social kemasyarakatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
Di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Cagar Budaya, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan pengalihan kepemilikan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Permenkeu No. 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Permenkeu No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kab Cilacap telah menetapkan Perbup Cilacap No 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kab Cilacap TA 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Cilacap No 178 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap TA 2021 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No 9 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2021; PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 60 Tahun 2014 tentang Dasa Desa yang Bersumber dari APBN; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2020 tentang APBD TA 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Cilacap No 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Beberapa ketentuan pada Perbup Cilacap No 178 Tahun 2020 diubah yaitu: Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a); Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e) dan ayat (5f);
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2017
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pemberian bantuan sosial, usulan bantuan sosial, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 agar berjalan tertib, efektif, dan akuntabel, perlu menetapakan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tanhun Anggaran 2021.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, PerBup Pemalang Nomor 18 Tahun 2014, PerBup Pemalang Nomor 19 TAhun 2014
Peraturan ini mengatur tentang rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
282 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PermenPAN Nomor 35 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
7 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 80 Tahun 2022
STandar - pelayanan - minimal - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bogor
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 59 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
19 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
