Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa barang milik daerah harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, didaftar, dicatat, dibukukan dan dilaporkan secara tertib, terus menerus, terarah dan terpadu guna menjamin kebenaran data dan informasi mengenai kekayaan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah terutama terkait ruang lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Penatausahaan, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 87 Tahun 2020
KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL - SEWA - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/No.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk menunjang kelancarn pelaksanaan tugas bagi pejabat /aparaturan harus didukung oleh saana diantaranya kendaraan dinas operasional
b.bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efesiensi anggaran pemerintah daerah kabupaten banyuasin ,perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU N0 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 20004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimmana telah beberapa kali dibah terakhir dengan U No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 7 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; ketentuan umum ,asas dan tujuan penggunaan ,kebutuhan dan pemanfaatan ,tata cara dan spesifikasi ,pemeliharaan dan perawatan,kontrak sewa,pengawasan dan pengendalian ,sanksi,ketentuan penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang penghapusan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan standar operasional prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Bab III Standar Operasional Prosedur Pengadaan
Bab IV Standar Operasional Prosedur Penggunaan
Bab V Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan
Bab VI Standar Operasional Prosedur Pengamanan
Bab VII Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan
Bab VIII Standar Operasional Prosedur Penilaian
Bab IX Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan
Bab X Standar Operasional Prosedur Pemusnahan
Bab XI Standar Operasional Prosedur Penghapusan
Bab XII Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 108 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemkab. Pasaman
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Kepmendagri No. 7 Tahun 2002, Perda Kab. Pasaman No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kodefikasi Barang
3. Kode Lokasi
4. Kode Register
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan, Pengelolaa Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan secara fisik, administrasi maupun hukum, bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penatausahaan Barang Milik Daerah beruba barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penatausahaan Persediaan
Bab III Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab IV Penyelesaian Kerugian Negara
Bab V Laporan Pertanggungjawaban
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
Di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Cagar Budaya, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan pengalihan kepemilikan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pengelolaan barang milik daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu memberikan tunjangan kepada yang bersangkutan; bahwa dalam rangka memberikan hak yang berupa tunjangan kepada Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu, dengan belum diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 027/2157/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Insentif/Tunjangan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu mengatur pemberian tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau di luar daerah merupakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asal Kabupaten Berau yang sedang belajar di luar daerah. Agar asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau dapat berjalan tertib dan terpelihara dengan baik, perlu diatur pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Tempat dan Fungsi Asrama; Syarat Penghuni Asrama; Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama; Larangan; Pengelolaan Asrama; Inventaris; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar
sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah perlu adanya pengaturan
mengenai mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Penyusutan Barang Milik Daerah
Bab III Nilai yang dapat Disusutkan
Bab IV Masa Manfaat
Bab V Metode Penyusutan
Bab VI Penghitungan dan Pencatatan
Bab VII Penyajian dan Pengungkapan
Bab VIII Ketentuan Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
