Permenhub No. 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 53, BN.2015/No.352, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
Pelayanan sewa gedung dan sewa armada bus pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang
efektif, efisien, transparan, terbuka, dan akuntabel,
salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah
inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi
berupa aplikasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung
dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung
dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Penyelenggaraan e- Talase; Pengembangan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Monitoring Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Permenhub No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Mengubah :
Permenhub No. 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Permenhub No. 152 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Permenhub No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 53, BN.2016/No.694, jdih.dephub.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
PERPRES No. 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
PERPRES No. 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2012.
Permenhub No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan
kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 19 ayat (1) huruf
a yang berbunyi Pemerintah dan Masyarakat
memberikan kemudahan dalam pelayanan dan
keringanan biaya untuk lanjut usia untuk pembelian
tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan
umum; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran
Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai
hak tertentu bagi veteran yang berbunyi keringanan
pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa
angkutan penumpang; bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas,
efektifitas, pengenaan Tarip Bus Rapid Transit Trans
Semarang terhadap Lanjut Usia dan Veteran
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b
diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A
Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans
Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid
Transit Trans Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, angka 9f pada Pasal 1, perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 diubah.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta Untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 1985.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
