Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 335 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Perlindungan Konsumen Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2018

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Perlindungan Konsumen

Download :
20. PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN.pdf

Abstrak

HAK_KEUANGAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi Kabupaten sampai dengan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
Ketahanan Pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan sampai kewaspadaan pangan. koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
4 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2009

PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Perlindungan Konsumen

Abstrak

minuman beralkohol

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2009/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

Akal manusia adalah salah satu Anugerah Tuhan yang wajib dipelihara agar tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk membedakan antara yang benar/baik dengan yang salah/buruk; bahwa minuman beralkohol dapat merusak fungsi akal dan mengakibatkan gangguan kesehatan dan kemerosotan moral bangsa; bahwa salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kriminal dalam masyarakat adalah pengaruh minuman beralkohol; bahwa untuk menghindari dampak negatif minuman beralkohol, maka perlu adanya upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pelarangan pengedaran dan penjualannya.
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan ( 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57/MENKES/PER/ II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 tentang Minuman Keras; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar 15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar
PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009.
13 HALAMAN

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2017

Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Konsumen

Download :
Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2015

Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PM_22_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 22 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 69 TAHUN 2011 TETANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN

APBD Perlindungan Konsumen

Abstrak

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021

Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2013

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kab Ogan Ilir, Kota Palu, Dan Kota Kotamobagu

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Konsumen

Download :
Keppres 22 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1962

Perubahan Uang Wajib Tahunan Atas Hak Guna Usaha Dan Konsesi Guna Perusahaan Besar

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Konsumen Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 54 Tahun 1958 tentang Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No.75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) untuk Daerah Kepulauan Riau

Download :
pp no 022 tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 22 Tahun 2013

Penyelenggaraan Pasar Pekan di Kabupaten Nias

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Nias No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Nias

Download :
BERITA DAERAH 22 ttg RETRIBUSI PASAR PEKAN.doc

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1962.