Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kota Cilegon
ABSTRAK:
a. bahwa sistem jaminan sosial merupakan program pemerinttah yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; c. bahwa dalam rangka meningkatakan penyelenggaraan jaminan sosial,, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertyentu kepda pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Pasal 18 ayat (6) dan Psal 28D ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP nOMOR 85 tahun 2013; PP Nomor 86 Tahun 2013; PP Nomor 44 Tahun 2015; PP Nomor 45 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013; ; Perpres RI Nomor 109 Tahun 2013; PM Nomor 26 Tahun 2015; PM Nomor 29 Tahun 2015; PM Nomor 44 Tahun 2015; PM Nomor 23 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Program Jaminan Sosial; 3. Program Jam9inan Sosial; 4. Kepesertaan; 5. Pelayanan Publik Tertentu; 6. Sanksi Administratif; 7. Kerjasama; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian danPenanggulangan Penyakit Hewan perlu mengaturtata cara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 1991, PP No. 78 Tahun 1992, PP No. 82 Tahun 2000, PP No. 95 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 30 Tahun 2011, Permentan No. 51/Kpts/Ot.140/10/2006, Permentan No. 04/Permentan/OT.140/2013, Pergub No. 39 Tahn 2013, Perwali No. 65 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Pengamatan Dan Pengidentifikasian, Pencegahan Penyakit Hewan, Pengamanan Penyakit Hewan, Pemberantasan Penyakit Hewan, Pengobatan Hewan, Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, Sistem Informasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI KOTA PONTIANAK
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kemampuan teknis dan manajerial guna keberhasilan penyelenggaraan tugas
tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan pendidikan pada jenjang
pendidikan akademis;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi jabatan sumber daya manusia
aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui pendidikan dan
pelatihan dalam jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian
Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2005 Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Januari 2013 Nomor 2 Tahun 2013
Pasal 3 Besarnya Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,Lampiran VI dan Lampiran VII
Pasal 9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima No. 42 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Lembaran Daerah Nomor 300
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
UU No.18 Tahun 1999;
UU No.13 Tahun 2002;
UU No. 26 Tahun 2007;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 30 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Bima No. 5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
-
-
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Sidempuan No. 42 Tahun 2016
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
16 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perindustrian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 30);
peraturan ini mengenai kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; dinas perindustrian ; susunan organisasi ; sekretariat dinas perindustrian ; bidang industri agro , kimia , makanan dan minuman ; kelompok jabatan fungsional ; tata kerja ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
jumlah 22 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan dalam pencapaian
kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan
sistem yang mengatur dalam proses
perencanaan, pelaporan dan evaluasi; bahwa dalam rangka menyamakan persepsi
dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kota Pekalongan, dipandang perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan W alikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan SAKIP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
