Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Belanja Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab perlu disiapkan satu pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2019; PERMENKEU Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018; Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 6 Pasal yang memuat sumber pendanaan dan komponen standar belanja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
61 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2019
PERWALI Kota Cimahi No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak
ABSTRAK:
Bahwa Ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan pajak Daerah, disebutkan untuk pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Merupakan salah satu jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak (self Assessment).
UU No 15 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 58 Th 2005; PP No 55 Th 2016; Kepmendargi No 43 Th 1999; Perda Kota Cilegon No 13 Th 2002; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 6 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 11 Th 2012; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2013; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016.
1. Ketentuan umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Pengawasan Data Transaksi Pembayaran; 4. Data Transaksi Pembyaran; 5. Sistem transaksi Pembayaran; 6. Penghentian Penggunaan Sisitem Monitoring Pembayaran Pajak; 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Larangan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPTD Pembibitan dan Pakan Temak Kota Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak; bahwa Standar Pelayanan Minimal rnerupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak di Kota Payakumbuh; bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya Standar Pelayanan Minimal UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 16 AYAT (4) DAN PASAL 18 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, SEKALIGUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN ARSIP MAKA PERLU DIDUKUNG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF a, PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS;
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 3); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6);
TERDIRI ATAS 3 PASAL DAN LAMPIRANNYA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
39 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, maka untuk tertib administrasi anggaran di lingkungan pemerintah kota Lhokseumawe di pandang perlu mengartur dan menetapkan standar biaya yang diberlakukan secara menyeluruh;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan walikota Lhokseumawe tentang standar biaya pemerintah kota Lhokseumawe tahun anggaran 2020
Dasar Hukum Perwal ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2001; UU UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2002; PP No. 12 Tahun 2019 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02.
Dalam Perwal Daerah ini diatur tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020 Pasal 1 sampai Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DAN GUNA KELANCARAN PENYELENGGARAAN TUGAS YANG LEBIH BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA, PERLU DILAKUKAN PENATAAN SARANA KERJA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIMAKSUD, PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 2);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TATA CARA PENGGUNAAN; STANDAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS; PENGADAAN KENDARAAN DINAS; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
PERATURAN WALIKOTA BLITAR YANG MENGATUR STANDARISASI KENDARAAN DINAS, DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
TIDAK ADA
8 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2019
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota Semarang
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan,
Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019
khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan
bangunan, upah dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan
Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan
Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan,
Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2019;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT//M/2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan , Upah dan analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019. Standarisasi dimaksud adalah harga tertinggi dan belum termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2018 diubah.
323 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 35 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin agar penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan secara baik, benar, tepat waktu dan taat asas, maka diperlukan adanya landasan kebijakan tentang prosedur dan teknis penganggaran berupa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010
4. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020
meliputi:
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan
Kebijakan Pemerintah;
b. prinsip penyusunan APBD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
134
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD Kota Solok Tahun 2019 No. 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako No. 42 Tahun 2017 tentang SOP Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
