Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.784 peraturan dalam 0,1 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PMK No. 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

Download file:

25_PMK.07_2022.pdf

DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA - RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU – PERUBAHAN- TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 25/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 290; https:jdih.kemenkeu.go.id : 5 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07 /2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan untuk pemutakhiran data rincian dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau tahun anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian atas rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07 /2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07 /2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 260), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 233/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 1681), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 2/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.31).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07 /2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
16 HLM, Lampiran halaman 6 -16.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai

Download file:

187_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Download file:

213_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

180_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

212_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

170_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022

Download file:

218_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

125_PMK.05_2022.pdf

DANA REBOISASI – PENGALOKASIAN

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 125/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 798; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata· Cara Pengalokasian Dana Reboisasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian Dana Reboisasi ke dalam DIPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) yang merupakan saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening pembangunan hutan. Saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening pembangunan hutan termasuk saldo dana yang berada dalam rekening cadangan Dana Reboisasi dan rekening yang digunakan untuk menampung pendapatan jasa giro rekening pembangunan hutan. Menteri selaku pengguna anggaran bagian anggaran BUN menetapkan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN yang menyalurkan Dana Reboisasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
6 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

Download file:

211_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.07/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Insentif Fiskal

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal

Download file:

171_PMK.07_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT