tuntutan - perbendaharaan - dan - tuntutan - ganti - rugi - keuangan - daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perbup tentant Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 26 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Informasi Pelaporan Dan Pemeriksaan, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Kedaluawarsa, Penghapusan, Pembebasan, Penyetoran, Pelaporan, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 56 Tahun 2018
Pedoman-penyusunan-anggaran-pendapatan-belanja desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa unruk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 Undang-Udang dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun '2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum dan pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Lomba Kelurahan Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor : 414.4/297.1/425.011/2018 pada tanggal 25 April 2018, telah dilakukan evaluasi dan penilaian serta ditentukan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Probolinggo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Kota Probolinggo Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 118);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 127);
Peraturan ini berisi tentang Pemenang lomba Kelurahan Tingkat Kota Probolinggo TA 2018; Pemenang Pertama yaitu Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan , berhak mewakili Kota Probolinggo untuk mengikuti penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa Timur.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPendidikan
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pergub No. 22 Tahun 2017 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar. Namun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 22 Tahun 2017.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 stdd PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 stdd Permendagri No. 21 Tahun 2011; PermenPAN RB No. 34 Tahun 2011; PermenPAN RB No. 63 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013; Perka BKN No. 3 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 277 Tahun 2016; Pergub No. 22 Tahun 2017 stdd Pergub No. 103 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pergub No. 23 Tahun 2017, yaitu Pasal 46 dan 47 yang mengatur mengenai pengajuan kebutuhan Anggaran TKD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pemberian TKD ketiga belas dan/atau TKD sebagai komponen Tunjangan Hari Raya kepada PNS dan CPNS.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Mengubah Perturan Gubernur No. 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar
4 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 56 Tahun 2018
struktur organisasi dan fungsi tata kerja inspektorat daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.107 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2016, PERDA No.3 Tahun 2018
Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Alat Komunikasi di Sekolah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban sekolah, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya sehingga perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para siswa di sekolah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 17 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang penggunaan alat komunikasi di sekolah termasuk di dalamnya mengatur tentang tanggung jawab, penggunaan alat komunikasi serta larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2011; Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003; Pergub Gorontalo No.7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
mengubah Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2014
terdiri dari 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomro 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan biaya penunjang oeprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Boyolali No 52 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penganggaran, penggunaan serta pertanggungjawabana Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usah Kecil, Menengah Dan Perdagangan
ABSTRAK:
dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 54
Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Dana
Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu
mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perwali Kota Bontang No.54 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mencabut Peraturan Wali Kota
Nomor 4 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Wali Kota
Nomor 4 Tahun 2012
3 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
