Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikserta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten kuningan, maka perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu mengatur Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Terdiri dari 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018
kebijakan - akuntansi - pemerintahan - kabupaten - pangandaran
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 97 PP No. 68 Tahun 2005 berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No. 64 Tahun 2013 untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu menerapkan standar akuntansi maka perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No,. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendzgri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perrmendagri No. 13 tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; permendagri No. 19 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 26 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran no. 10 Tahun 2017; Perbup Pangandaran no. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
50 Hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 55
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
a. berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004, Penyusunan Rencana APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat untuk periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
b. untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2019 yang efektif dan efisien, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2019 yang memuat program dan kegiatan prioritas sesuai dengan indikasi program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Kerja Organsasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD);
c. berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019;
1. UU No. 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000;
2. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008;
3. UU No. 17 Tahun 2003;
4. UU No. 25 Tahun 2004;
5. UU No. 12 Tahun 2011;
6. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015;
7. PP No. 12 Tahun 2017;
8. PP No. 2 Tahun 2018;
9. Permendagri No. 86 Tahun 2017;
10. Perda Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2007;
11. Perda Provinsi Papua Barat No. 18 Tahu 2012;
12. Perda Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2017.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
-
-
7 hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan maksud di atas, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nornor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri
Nomor 38 Tahun 2018; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II. Penjelasan uraian Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 tercantum dalaMm Lampiran III.
Penetapan biaya di luar standar biaya masukan diterapkan antara lain sebagai berikut: Tim Manajemen BOS Tahun 2018; Forkopimda; Kominda; FKDM; FKUB; FPK; Tim Penyusunan KUA dan PPAS TA 2019; Tim Penyusunan RAPBD TA 2019; Tim Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan TA 2018; Tim Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2018; Biaya Operasional Kuasa Hukurn Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dalam hal standar biaya masukan 3 tidak mencukupi dengan biaya riil, Perangkat
Daerah dapat menetapkan biaya di luar standar biaya masukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang wajib disertai alasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penyampaian alasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan melalui Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018.
24 halaman; Lampiran: 19 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 55 Tahun 2018
peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa termasuk didalamnya mengatur tentang penetapan anggota bpd setiap desa, pendaftaran calon, pelaksanaan pemilihan dan penetapan anggota bpd, fungsi dan tugas bpd, hak, kewajiban dan wewenang bpd, peraturan tata tertib bpd, laporan kinerja bpd, pengawasan dan pengendalian, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 85 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 55 Tahun 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi mengakibatkan peru bahan tugas dan fungsi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Peraturan
Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 3, Pasal 5, ayat (2) Pasal 11, ayat (3) Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2016 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2018
KesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kebumen No. 136 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit
Paru;
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit
Paru;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru termasuk Kelas A, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
