Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.551 peraturan dalam 0,085 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
PMK No. 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Download file:

158_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.02/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

151_PMK.02_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.09/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (WHISTLEBLOWING) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download file:

205_PMK.09_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Download file:

207_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

206_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Download file:

229_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelaksanaan Sistem Sakti

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti

Mencabut

PMK No. 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
PMK No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Download file:

171_PMK.05_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.07/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Abstrak

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Mencabut

PMK No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan Dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Download file:

41_PMK.07_2021.pdf

DANA DESA – DANA PERIMBANGAN – PEMOTONGAN

2021

Peraturan Menteri Keuangan NO. 41/PMK.07/2021, BN.2021/NO. 446, https:jdih.kemenkeu.go.id : 21 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemenuhan alokasi dana desa oleh daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.123, TLN No.5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.41, TLN No.6321), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.6322), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam hal kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa mengalokasikan ADD paling sedikit 10% dari DTU. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan besaran ADD dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa. Evaluasi dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa terhadap 10% DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Berdasarkan peraturan bupati/wali kota dan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran ADD. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DTU yang ditunda. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2021 diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan April 2021.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (BN Tahun 2015 Nomor 2055), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 HLM, Lampiran halaman 22-23

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

123_PMK.02_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
PMK No. 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih

Download file:

147_PMK.05_2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.