Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.551 peraturan dalam 0,087 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Download file:

213_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

180_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

212_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

170_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022

Download file:

218_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.05/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

125_PMK.05_2022.pdf

DANA REBOISASI – PENGALOKASIAN

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 125/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 798; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata· Cara Pengalokasian Dana Reboisasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian Dana Reboisasi ke dalam DIPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) yang merupakan saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening pembangunan hutan. Saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening pembangunan hutan termasuk saldo dana yang berada dalam rekening cadangan Dana Reboisasi dan rekening yang digunakan untuk menampung pendapatan jasa giro rekening pembangunan hutan. Menteri selaku pengguna anggaran bagian anggaran BUN menetapkan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN yang menyalurkan Dana Reboisasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
6 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

Download file:

211_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Insentif Fiskal

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal

Download file:

171_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

140_PMK.07_2022.pdf

DANA INSENTIF DAERAH – PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN TAHUN 2022 – PENGGUNAAN – SISA – DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021 – DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 140/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 949; https:jdih.kemenkeu.go.id : 14 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022, dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2020, sisa dana insentif daerah tambahan Tahun Anggaran 2020 dan sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No. 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), PP No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No. 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.260) sebagaimana diubah dg Perpres No.98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.142), Permenkeu No.17/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No.149) sebagaimana beberapa kali diubah dg Permenkeu No.118/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.691), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031), Permenkeu No. 160/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 1282).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengalokasian DID Kinerja Tahun berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah, kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori: a. penggunaan PDN; b. percepatan belanja daerah; c. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan; e. penurunan inflasi daerah. Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. perlindungan social, seperti bantuan social; b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau; c. upaya penurunan tingkat inflasi. DID kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan b. perjalanan dinas. Penyaluran DID kinerja tahun berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sekaligus paling cepat bulan September 2022.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
351 HLM, Lampiran halaman 30 – 35.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Insentif Fiskal

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal

Download file:

208_PMK.07_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT