Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Wilayah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap mekanisme pelayanan berbasis elektronik di Kelurahan dan Kecamatan, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Berbasis Elektronik di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016
Materi Pokok: Penyelenggaraan Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan, Ruang Lingkup Pelayanan, Lingkup Jenis Pelayanan, Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan Jenis Layanan, Jenis Keluaran Pelayanan, Penanda Tanganan Untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Sistem Pengamanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Berbasis Elektronik di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
11 Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi perlu
mengatur Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara
Telekomunikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional
Menara Telekomunikasi,
1.
. . .
·. · .. 4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta.hun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia TAHUN 20002 Nomor 24, Tmbahn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 28 Ta.hun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
Mengingat
5. Undang-Undang Nomor 26 Ta.hun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Tolekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun
2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Palopo;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun
2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor
3/P/2009 tentang Pedornan Pembangunan dan
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri
Komunikasi dan
Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010
Informatika
tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun
2010 Nomor 231);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2007 Nomor 3 lambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun
2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan Pembangunần dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palopo
Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor
3).
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB III : PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB IV : KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
BAB V : ALUR DAN BENTUK NASKAH DINAS
BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
22 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi
mendorong peningkatan pembangunan menara
telekomunikasi;
b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan,
pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai
kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap pembangunan menara
telekomunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 388i);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 3981);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan daerak Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penataan pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN
PEMBANGUNAN MENARA
BAB V : PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
BAB VI : ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN
BAB VII : JAMINAN PEMBONGKARAN MENARA
BAB VIII : PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA
BAB IX : HAK DAN KE'WAJJBAN PENYELENGGARA MENARA
BAB X : PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN KETENTUAN
PENYIDIK
BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII : KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka peraturan Walikota yang
mengatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
14 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2018
ArsipTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Magelang No. 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
Mengubah
Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Datago Sebagai Pusat Informasi Data Daerah Terpadu
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2018/ No. 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Datago Sebagai Pusat Informasi Data Daerah Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan keakuratan penyediaan data
yang akurat dan akuntabel perlu adanya dukungan pengaturan
dalam pengelolaan data terpadu di Kota Magelang; bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan terhadap
ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat
dipertanggung jawabkan, maka Peraturan Walikota Magelang
Nomor 25 Tahun 2015 tentang DataGO sebagai Pusat Sistem
Informasi Data Daerah Terpadu perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25
Tahun 2015 tentang DataGO Sebagai Pusat Sistem Informasi
Data Daerah Terpadu;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Perturan Daeran Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), penambahan ayat (2a ) dan ayat (2b) Pasal 12, penyisipan Pasal 19A, dan perubahan Lampiran I sampai dengan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 diubah.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018
PERWALI Kota Sukabumi No. 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat terhadap kebutuhan
dokumentasi dan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan
cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum
yang tertata dan terselenggara dengan baik dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota
Sukabumi. Terdiri atas 9 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
11 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Barcode Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelengaraan tata kelola
Pemerintah yang baik dengan prinsip demokratis,
transparan, alruntabel, efissien dan dapat di pertanggung
jawabkan, perlu dirumuskan kebijakan di bidang
E-Govemment dalam membina pertanahan. Aplikasi Barcode SPPT merupakan sistem
informasi yang menyediakan nama pemilik, alamat
tempat tinggal, alamat tanah, luasan, titik koordinat,
perbatasan dan riwayat tanah. Aplikasi barcode ini
merupakan sistem informasi kepemilikan atas hak tanah
serta menjadi sarana penguatan kualitas pelayanan
publik kecamatan, karena data-data letak tanah dan
sejarah/riwayat tanah
E-Seruice
dan
akan
lebih memperkuat hak
kepemilikan tanah pemohon, sehingga dapat mengurangi
kepemilikan ganda pada satu lokasi yang sama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur pengelolaan aplikasi Barcode untuk seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di daerah; dan
b. mengelola penyampaian data tepat guna untuk kepentingan masyarakat
umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
