pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 19 tahun 2005 tentang pembentuk organisasi dan tata kerja kantor kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja kabupaten bone bolango
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Pepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone Bolago No.19 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standarisasi Harga Bangun-Bangunan
ABSTRAK:
a. ba'rwa sehub.mgan dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan
bt.ngunan dan upah kerja rnaka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 17
Tahun 2002 tentang Standarisasi Harga Bangun-Bangunan dan Besarnya
Prosentase Biaya Izin Mendirikan. Bangunan (IMB) menjadi tidak sesuai
lagi, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
b. bahwa untuk dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraruran
Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun J 958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2005.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Atas Pendapatan Pasar Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Desa,
dlperlukan pendanaan yang cukup dari Desa, untuk itu Desa yang
menjadi tempat Pasar milik Pemda, dipandang perlu diberi
bantuan atas pendapatan Pasar; bahwa pemberlan bantuan sebagaimana tersebut di atas telah dlatur dengan Keputusan Bupati Banyurnas Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan atas
Pendapatan Pasar Kabupaten perlu diadakan perubahan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Paraturan Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 8 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupatan Banyumu atas Pendapatan Pasar Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2002 dicabut.
2 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban, keindahan, dan kelancaran pelaksanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sukoharjo perlu mengatur tatacara pemasangannya;
bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 605.2/168/1995 tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini maka perlu diadakan peninjauan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum Perbub ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun I 989; Peraturan Pemerintah Normor 65 Tahun 2001 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003
materi pokok yang diatur dalam Perbub ini adalah tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Tata Cara Permohonan Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Kuota/Jatah Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan, serta Pelaksanaan Pemberian izin pemasangan lampu yang ditandatangani oleh DPU
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2005.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm)
ABSTRAK:
A. Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Hutan Kemasyarakatan (Hphkm) Dan Telah Diundangkan Dalam Lembaran Daerh Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 11, Maka Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Dipandang Perlu Segera Melaksanakan Peraturan Daerah Dimaksud;
B. Bahwa Sehubungan Dengan Huruf A Di Atas, Perlu Menetapkannya Dengan Peraturan Bupati Kapuas.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; PP Nomor 34 Tahun 2002; PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2004; Perda Kapuas Nomor 17 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 10 Tahun 2001.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2005.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan antara Bupati Tegal dan DPRD Kab Tegal No 050/03052/2005 dan Nomor 7 tahun 2005 tentang Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD Kab Tegal Tahun 2006, perlu menetapkan Strategi dan Prioritas (Stratas) APBD Kab Tegal No 2006; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Strategi dan Prioritas (Stratas) APBD Kab Tegal Tahun 2006;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 105 tahun 2000; Kepmendagri no 29 Tahun 2002; Permendagri No 3 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Strategi dan Prioritas APBD Kab Tegal tahun 2006;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2005
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA kantor pemberdayaan masyarakat KABUPATEN BONE BOLANGO
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Pepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone Bolago No.18 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD2005/19 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan MInimal (SPM) Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas Bupati Banyumas dalam rangka memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan bermasyarakat dalam segala bidang dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 dan mengaturnya dengan Keputusan Bupati;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; Perda Kab Banyumas No 3 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2005.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
