PEMUDA DAN OLAHRAGA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 65008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2020-2024.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Perda No. 2 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang pedoman pelaksanaan program pembangunan kepemudaan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program, serta kegiatan pada tahun 2020-2024.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
PERGUB ini terdiri atas 31 hlm, termasuk 29 hlm Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.55, LL Kab. Kayong Utara : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA VERIFIKASI ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa digunakan Desa untuk mendukung pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan penyaluran dan penggunaan keuangan Desa perlu dilakukan verifikasi atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, permohonan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan persyaratan hasil verifikasi aparat pengawasan intern pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.44 Tahun 2016, PermenKeu No.199/PMK.07/2017, PermenKeu No.50/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup Kayong Utara No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Pendukung Dalam Keadaan Darurat Covid-19 Pada BLUD RSUD Saptosari
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan, Struktur Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat
Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada
Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020, bahwa untuk menangani keadaan darurat yang
diakibatkan oleh Covid-19, perlu segera menyiapkan
tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya pada
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
Materi pokok : proses pengadaan dan pengangkatan pegawai kontrak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Jumlah halaman : 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah di Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 mengalokasikan anggaran beasiswa bagi anak usia sekolah tidak sekolah yang akan kembali bersekolah serta bagi peserta didik yang rentan putus sekolah;
b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial, maka perlu mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah dan rentan putus sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Dan Rentan Putus Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah karena faktor ekonomi, faktor geografis/lingkungan, dan cacat fisik atau mental yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Barang dan Jasa DaerahTahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1)
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah
dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja,
capaian atau target kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar pelayanan
minimal;
b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai
pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat
daerah;
c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas penyusunan anggaran pada Tahun
Anggaran 2021, perlu ditetapkan standar harga
barang dan jasa daerah tahun anggaran 2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Jumlah halaman: 291 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 345
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020;
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur mengenai:
Perubahan Penjabaran APBD TA 2020 yang terdiri dari:
1. Pendapatan (Semula & Perubahan)
2. Belanja (Semula & Perubahan)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan (Semula & Perubahan)
b. Pengeluaran (Semula & Perubahan)
- Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 4 Perubahan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2019
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembongkaran Bangunan Gedung Dan Bangunan Bukan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan
bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta
terwujudnya kepastian hukum dalam rangka tertib
penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan
tata ruang, setiap pendirian bangunan gedung harus
dilaksanakan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab XV Pasal
34 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembongkaran Bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembongkaran Bangunan
Gedung dan Bangunan Bukan Gedung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13
Tahun 2019, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018
Terdiri dari 21 pasal 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Penegakan Peratuan Daerah, Tata laksana Pembongkaran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
mengatur mengenai Pembongkaran Bangunan Gedung Dan Bangunan Bukan Gedung
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu;
Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017.
Peraturan ini Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Sumber Benturan Kepentingan;
Jenis Benturan Kepentingan;
Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan;
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
Identifikasi Benturan Kepentingan;
Mekanisme Pengenaan Sanksi;
Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan;
Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Jurnalis, Tenaga Pembantu Jurnalis, Tenaga Pembantu Arsip Berita dan Tenaga Pembantu Administrasi, Kegiatan Publikasi Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 52 Tahun 2020
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan Dan Penghapus Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945;UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 thaun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Karimun No.3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan Dan Penghapus Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Tidak Ada
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
