Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2008

Menemukan 4.377 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda tebing tinggi no. 7 thn 2008_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2008_07.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sleman No. 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

Perda Kab Sleman No. 7 Ta... Keuangan Daerah.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pajak Parkir di Luar Badan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Tanjung Balai No 7 tahun 2008_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 7 Tahun 2008

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.pdf

Penanaman Modal dan Investasi

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka usaha mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2007.
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang berisi; Ketentuan Umum; Tujuan; Penyertaan Modal; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERDA-7-2008.pdf

pengelolaan-barang-milik-daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik daerah secara optimal, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sejalan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam perda.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 72 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 40 Tahun 1974; Keppres No. 80 Tahun 2003; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Kepmendagri No. 49 Tahun 2001; Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 33 Tahun 2002; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah, pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan dan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, ketentuan lain-lain, tuntutan ganti rugi, dan sanksi, sengketa barang daerah, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2008.
Pelaksanaan dari perda ini, diatur lebih lanjut dengan perwali.
43 hlm, penjelasan : 4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

perda dairi no.07 thn 2008 (1).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan peraturan pelaksanaannya.

Download file:

Perda Sumsel No 7 Tahun 2008.pdf

organisasi-tata kerja-sekretariat daerah-sekretariat dprd

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan perda.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, Keasistenan, Tata kerja, staf ahli gubernur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.
Mencabut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
28 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

KAB_PAKPAK BARAT_7_2008_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Perusahaan Daerah Toba Samosir

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA KAB.TOBA SAMOSIR NO...HUN 2008_compare.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2008

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2008.