Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.244 peraturan dalam 0,081 detik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2011.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2019

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2010.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka LKPP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2010.pdf

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pensiun Pegawai KPPU

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan-KPPU-Nomor-12-Tahun-2010.pdf

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan-KPPU-Nomor-9-Tahun-2010.pdf

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan-KPPU-Nomor-8-Tahun-2010.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan DPR No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Download file:

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 11/BURT/DPRRI/I/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tanaga Ahli dan Asisten Anggota DPR RI

Download file:

Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penegakan Etika Dan Perilaku Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Download file:

Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

Perma No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

Download file:

Perma 1 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

2021

Peraturan Mahkamah Agung NO. 1, BN. 2021 No. 683 , jdih.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang mengatur pengadaan hakim; b. bahwa pengadaan hakim dilakukan mela1ui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipil; c. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung saat ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527)
mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, pasal 7 dan menghapus ketentuan Pasal 6

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527)
7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.