Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 perlu penyempurnaan dan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. 9 Tahun 2007; Permenpan No. 20 Tahun 2008; Perbup No. 62 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016
90 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 70 Tahun 2018
TATA CARA PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2018/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daearh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 7).
1. Ketentuan Penutup
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Penggunaan Dana Desa
5. Pelaporan Dana Desa
6. Sanksi
7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 70 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dalam rangka penataan tata laksana, diperlukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban perangkat daerah, pedoman penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas maka perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit; bahwa sesuai dengan kebutuhan managemen organisasi pada Rumah Sakit Daerah Kajen maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, materi peraturan internal rumah sakit, peraturan internal organisasi, tata kerja dan rapat-rapat, pengelolaan sumber daya manusia, remunerasi, standar pelayanan minimal, maklumat pelayanan, pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan dan sumber daya lainnya, hak dan kewajiban tentang informasi medis, peraturan internal staf medis (medical staff by laws), peraturan internal staf keperawatan (nursing staff by laws), peraturan internal staf tenaga kesehatan lainnya, review dan perubahan, tata urutan peraturan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2019
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 958
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 83 Th 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Th 2017 tentang Perubahan atas 83 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Perda Kab Kaur No 13 Th 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam Perbup; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 6 Th 2014;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 43 Th 2014;
6. PP No 8 Th 2016;
7. Permendagri No 83 Th 2015;
8. Permendagri No 113 Th 2014;
9. Permendagri No 80 Th 2015;
10. Permendagri No 84 Th 2015; dan
11. Permendagri No 1 Th 2017.
PERANGKAT DESA; MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; PELANTIKAN PERANGKAT DESA; PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; UNSUR STAF PERANGKAT DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Perbup Kaur No 15 Th 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 70 Tahun 2015
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP-PEDOMAN-PENGELOLAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
ABSTRAK:
bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlumembentuk lembaga sekolah baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI; KURIKULUM DAN WAKTU BELAJAR; SISWA, PENDIDIK, SARPRAS, PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 70, BN.2015/No.512, jdih.dephub.go.id : 27 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 70 Tahun 2014
PERBUP Kab. Karanganyar No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan
motivasi keija pegawai serta memberikan identitas dan
keseragaman berpakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil
Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu mengatur penggunaan
pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya; bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian
Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 72 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997; Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 dicabut.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri; Dan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum dan Linmas telah di tetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal; Sehingga untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima, Tim Taksir Kerugian Dampak Penegakan Perda Dan Perkada, Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis, Pelaksanaan Dan Penerapan, Batas Waktu Penerapan Dan Pencapaian, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
