Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pelatihan pengembangan Kompetensi Aparatur sipil Negara Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 38 Tahun 2018; PerLAN No. 10 Tahun 2018; perLAN No. 18 Tahun 2015; PerLAN No. 19; PerLAN No. 12 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; Perwako No. 50 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pola Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penyelenggaraan pelatihan, pengawasan, penilaian dan evaluasi pelatihan, sertifikat dan piagam, pengendalian pelatihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2021
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - DINAS - KETERNAGAKERJAAN - KOTA - BANDUNG
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BD 2021/15
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021, terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan DaerahKota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenaker No. 29 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang meliputi Ketentuan umum, Kedudukan dan susunan organisasi, Tugas dan fungsi, UPTD, Bagan struktur organisasi, Kelompok jabatan fungsional, Tata kerja, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
50 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan;
b. bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagai standar dalam perencanaan dan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Perpres No. 33 Tahun 2020
7. Permendagri No. 8 Tahun 1970
8. Permendagri No. 77 Tahun 2020
9. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
Mengubah Ketentuan Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) dan menambah ketentuan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan
29
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2021
RENCANA AKSI - PENCAPAIAN STANDAR - PELAYANAN MINIMAL - KOTA CILEGON
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cilegon Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Dalam rangka sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan dokumen perencanaan daerah serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU no 17 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 65 Th 2005; PP no 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 12 Th 2017; PP No 2 Th 2018; PP No 12 Th 2019; PP no 13 Th 2019; Permensos No 9 Th 2018; Permen PU No 29 /PRT/M/2018; Permendikbud No 32 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 101 Th 2018; Permendagri No 121 Th 2018; Permenkes No 4 Th 2019; Permendagri No 31 Th 2019; Permendagri No 18 Th 2020; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 4 Th 2019.
Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Sistematika; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021
PERWALI Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan
Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan
Swasta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 14 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008.
Materi pokok: Sasaran dan Persyaratan Penerima Bantuan, Besaran Bantuan, dan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
STANDAR - HARGA - SATUAN - PENANGANAN - CORONA - VIRUS - DISEASE - 2019 - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - DEPOK
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BD 2021/14
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permenkes No. 75 Tahun 2018; Peraturan LKPB/JP No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang meliputi Ketentuan Umum, Standar Harga Satuan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
7 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Helath Organization)masih menunjukkan peningkatan dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanganannya;
b. bahwa dalam melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019, dipandang perlu pemberian insentif petugas dan pengadaan alat/bahan dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini memuat 5 Pasal dan I Lampiran.
Peraturan Walikota ini memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021; Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran penanganan dan penanggulangan COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong pasar pariaman mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar rakyata secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, maka perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemberdayaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman
UU No 12 Th 2002, UU No 28 Th 2002, UU No 20 Th 2008, UU UU No 7 Th 2014, UU No 23 Th 2014, Perpres No 112 Th 2007, Permendagri No 20 Th 2012, Permendagri No 41 Th 2012, Perda Kota Pariaman No 1 Th 2017, Perda Kota Pariaman No 5 Th 2017
Peraturan ini tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Kios;
3. Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Lapak;
4. Pemakaian Kios, Lapak dan pujasera dan Pengalihan hak pakai Toko;
5. Hak dan Kewajiban Pedagang;
6. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa jasa pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan telah diatur dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja serta profesionalitas personel pada Pusat Kesehatan Mayarakat Kerkopan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengubah presentase jasa pelayanan dari pendapatan jasa layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU NOmor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Perda KOta Magelang Nomor 7 Tahun 2019, Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang ambang batas fleksibilitas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
