Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Bagian Hukum Kab. Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 5 Tahun 2004
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 6 Tahun 1988
PP Nomor 109 Tahun 2000
PP Nomor 55 Tahun 2005
PP Nomor 56 Tahun 2005
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
PP Nomor 3 Tahun 2007
PP Nomor 71 Tahun 2010
PP Nomor 2 Tahun 2012
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2017
PP Nomor 33 Tahun 2018
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
Perda Nomor 7 Tahun 2009
Perda Nomor 3 Tahun 2013
Perda Nomor 10 Tahun 2010
Perda Nomor 11 Tahun 2010
Perda Nomor 12 Tahun 2010
Perda Nomor 13 Tahun 2010
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perda Nomor 5 Tahun 2017
Perda Nomor 4 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:
1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangam
c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) belanja Bungan
3) belanaj Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan JAsa
3) Belanja Modal
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 51 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bekasi No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahum 2009, UU No 5 Tahun 2014, Perda No 244 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 18 Tahun 2016, Peraturan MENPAN No 28 Tahun 2004, Peraturan Menkeu No 07/PMK.02/2000, Peraturan Menkeu No 08/PMK.02/2006, Peraturan Menkeu No 09/PMK.02/2006, Peraturan Menkeu No 10/PMK.02/2006, Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006, Peraturan Mendagri No 61 Tahun 2007, Peraturan Menkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Peraturan Menkes No 10 Tahun 2014, Perda Kab Sambas No 1 Tahun 2015, Perbup Kab Sambas No 17 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Tata Kelola; Tanggung Jawab dan Kewenangan Bupati; Visi dan Misi RSUD Sambas; Strategi dan Kebijakan Strategi; Akreditasi RSUD Sambas; Penyelenggaraan BLUD; Kewenangan Direktur; Organisasi Pendukung; Organisasi Pelaksana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
32 HALAMAN DAN penjelasan sebanyak 134 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Hak Akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik, pemberian izin hak akses data kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota didelegasikan kepada Bupati/Walikota
UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2006, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.37 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.61 Tahun 2015, Perda no.8 Tahun 2016, Perda no.6 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Lingkup Pemanfaatan dan Cakupan Layanan; Tata Cara Pemanfaatan dan Hak Akses Data; Pengendalian, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
5 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi dan pengembangan kompetensi kerja dalam hai meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, dapat diselenggarakan melalui Lembaga Pelatihan Kerja; bahwa berdasarkan angka 1 Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja perlu mengatur pelayanan perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, periu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banajarbaru Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Lembaga Pelatihan Kerja
3. Perizinan Dan Perubahan Perizinan LPK Swasta
4. LPK Pemerintah Dan LPK Perusahaan
5. Penambahan Program Pelatihan Kerja
6. Perpanjangan Izin
7. Sanksi Adsminiratif
8. Pemninaan Dan Pelaporan
9. Ketentuan Lain-Lain
10. Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
42 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 51 Tahun 2018
Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan peraturan Bupati Gorontalo No. 42 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 51 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
dengan terbentuknya Kabupaten Bombana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawei Tenggara, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang termasuk peningkatan jumlah rumah dan bangunan baru; bahwa akibat terjadinya pertambahan bangunan perumahan/pemukiman penduduk, perlu adanya pentaan dan pengelolaan melalui penomoran rumah secara jelas dan rapi. berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan di Kabupaten Bombana;
Udang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pmerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG UNGKUP 4. PEMEBRIAN NOMOR DAN BANGUNAN 5. BAHAN, UKURAN DAN BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN 6. TATA CARA URUTAN PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN 7. PEMBIAYAAN PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN 8. PELAKSANAAN 9. SANKSI 10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
