Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.328 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2021

Stabilitas Kapal

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Permenhub Nomor 44 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1985

Pelaksanaan Tugas Pelayanan Di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Utama

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
KEPPRES NO 44 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018

Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

PM 10 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

Download :
PM_44_TAHUN_2018.compressed_.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2017

Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
pergub_44_th_2017.pdf

Abstrak

kendaraan bermotor - tata cara pembebasan

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD. 2017/No. 44

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa masih banyak :terdapat kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak belum atas nama sendiri, maka untuk tertib administrasi, kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, perlu adanya kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pegurangan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016; .Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Objek dan subjek Pembebasan BBNKB II dan Objek dan Subjek Sanksi Administrasi PKB, Pendaftaran, Batasan Waktu dan Tempat, Pelaksanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, KEtentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
6 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design)

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 Tentang Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan

Mencabut :

Permenhub Nomor 21 Tahun 2009

Download :
PM_44_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2012

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2012

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 87 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2013

Mencabut :

Permenhub No. 73 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

Download :
pm_no._44_tahun_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat

Kesehatan Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Permenkes Nomor 44 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 (Civil Aviation Safety Regulations Part 25) tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport (Airworthiness Standards Transport Category Aeroplanes)

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003

Download :
PM_44_TAHUN_2014.compressed_.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2021

Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melewati Trayek Di Kabupaten Banyumas

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta jumlah Kendaraan yang melayani Trayek di Kabupaten Banyumas

Download :
PERBUP BMS NOMOR 44 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

trayek-angkutan-trasportasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2021per/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melewati Trayek Di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan angkutan kota dan angkutan pedesaan, telah diatur jaringan trayek dan jumlah kendaraan Angkutan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan yang Melayani Trayek di Kabupaten Banyumas; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jaringan trayek dan jumlah kendaraan dengan memperhatikan keseimbangan pelayanan angkutan, perkembangan jumlah penduduk, perkembangan wilayah dan tingkat penggunaan kendaraan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Serta Jumlah Kendaraan yang Melayani Trayek di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta jumlah Kendaraan yang melayani Trayek di Kabupaten Banyumas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta jumlah Kendaraan yang melayani Trayek di Kabupaten Banyumas yaitu ketentuan Lampiran I, II dan III
16 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1997

Jaringan Angkutan Massal Metropolitan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Keputusan_Presiden_no_44 TH 1997.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014.