Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terwujudnya kesatuan pemahaman atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapakali diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor 110);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 55);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
132);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pati tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);44. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 58) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 70);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 59)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor 123);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
112);47. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 111);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);52. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 64);
53. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 76);
54. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 20);
55. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49);
56. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2019 Nomor 38);
57. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017
Nomor 80);58. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017
Nomor 83);
59. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 32).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 67, BN.2013/No.1112, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : ADD digunakan untuk :
a. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. tunjangan BPD; dan
e. belanja lainnya.
Selain itu diatur tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan BPD; Belanja Lainnya; Tata Cara Penyaluran; Pengalokasian ADD.
Dalam Ketentuan Lain-Lain diatur bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa yang pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dikarenakan masih ikut suami atau istrinya sebagai pegawai atau pekerja, maka kepala Desa dan perangkat Desa bersangkutan wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2022/2023
ABSTRAK:
bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan
direncanakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya
para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam; bahwa berdasarkan
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan
Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun
2022/2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Golongan Sawah
Bab III Masa Tanam
Bab IV Sistem Pembagian dan Pemberian Air
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 67 Tahun 2022
Analisis Standard Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standard Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 22 Th 2020, Permendagri No 13 Th 2006, Permendagri No 54 Th 2010, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 90 Th 2019, PermenPU No 05/PRT/M/2014, PermenPUPR No 28/PRT/M/2016, PP No 29 Th 2000, PP No 90 Th 2010, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup Pesawaran No 21 Th 2022
Analisis Standard Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan untuk melindungi fisik informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan, sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup; pedoman pengelolaan arsip inaktif; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
7 hlm, 1 lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 67 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Majalengka No. 36 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEOOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHNKABUPATEN MAJALENGKA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 pada Pasal 1, Bab II, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 24, Pasal 26, Bab VI, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, PAsal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 46, Bab XII, Pasal 47, Pasal 48, Bab XIII, Bab XIV, Pasal 59 dan Lampiran. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 diubah.
93
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat