Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.102 peraturan dalam 0,069 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NOMOR 15 TAHUN 201... (22 JULI 2010)4.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Bantuan Hibah Listrik Masuk Desa kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi)

Abstrak

Desa

Download file:

PERWAL NOMOR 10 TAHUN 201...STRIK MASUK DESA.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pemekaran dan Pembentukan Desa dan Kelurahan di Kota Banjar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

PERWAL NOMOR 5 TAHUN 2010...SA DAN KELURAHAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 58 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Desa

Download file:

2009pw3228058.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 47 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa Standar/Pedoman

Download file:

2009pw3228047.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 49 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Download file:

49. RINCIAN TUGAS FUNGSI ... KERJA KELURAHAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kabupaten Karanganyar Nomor 50 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Abstrak

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bupati Karangan...o. 50 Tahun 2007.pdf

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2007/No.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 26, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006;
Peraturan walikota (perwali) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 26 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
13 hlm.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMERINTAHAN GAMPONG

Abstrak

Desa

Download file:

Qanun Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023.pdf

PEMERINTAHAN GAMPONG

2023

Qanun NO. 5, LD No. 5/2023

Qanun tentang PEMERINTAHAN GAMPONG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka {(Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peran, tugas dan kewenangan secara tersendiri kepada Pemerintahan Desa yang mana untuk Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya disebut Pemerintahan Gampong; c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; d. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur dengan Qanun; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemerintahan Gampong.
UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 2022; UU No. 17 TAhun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2024; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 110 TAhun 2016; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur mengatur 77 Pasal yang tediri dari BAB I sampai dengan BAB VIII.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
34 hlm.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah sebagian

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

Download file:

Qanun 2 Tahun 2023.pdf

desa

2023

Qanun NO. 2, LD.2023/NO.2

Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

ABSTRAK:

- bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, khususnya yang mengatur tentang perangkat gampong masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap qanun dimaksud; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong
Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019.
Qanun ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 16, Pasal II.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2023
4

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Gampong Satu Hafidz

Abstrak

Desa

Download file:

Qanun No. 3 Tahun 2022.pdf

Satu Gampong Satu Hafidz

2022

Qanun NO. 3, LD.2022/NO.3

Qanun tentang Satu Gampong Satu Hafidz

ABSTRAK:

- Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sector public termasuk di dalamnya sector Pendidikan; - Bahwa untuk meningkatkan nuansa keagamaan di Kabupaten Aceh Besar, dan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SW, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Program Satu Gampong Satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 ; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 57 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010;
Dalam Qanun ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Dasar, Fungsi, Maksud dan Tujuan, BAB III Prinsip Penyelenggaraan Program Pendidikan Hafidz Al-Quran, BAB IV Peserta Didik program Pendidikan Hafidz Al-Quran, BAB V Tempat, Sarana dan Prasarana, BAB VI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, BAB VII Standar Penilaian, BAB VIII Kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, BAB IX Penyelenggara dan Pengelolaan Program Satu Gampong Satu Hafidz, BAB X Standar Kelulusan, BAB XI Kurikulum, BAB XII Evaluasi, BAB XIII Pengaswasan, BAB XIV Sanksi, BAB XV Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2009.