Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan, persewaan dan standarisasi harga barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
304 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas, meningkatkan ketertiban dan kelancara lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya serta menyesuaikan kondisi dan kemampuan jalan/jembatan, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang;
bahwa berdasarkan pcertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 22 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 80 Tahun 2012, PP No 37 Tahun 2017, Perda Kab Kubu Raya No 4 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, jenis dan fungsi kendaraan bermotor, pengoperasian, kewajiban dan larangan, penertiban, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
Perbup ini terdiri dari 7 hlm peraturan dan 2 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITRAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik {good local governance) dan akuntabel, perlu dilaksanakan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Perpres RI No.29 Tahun 2014, Permen Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Sakip; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 hal dan 19 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi
penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah bberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar satuan harga dan Biaya Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
543 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 50 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2019/No. 792
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pewrtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dnegan UU No.10 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2010; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.13 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.11 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2017; Perda Kab Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.7 Tahun 2017; Perda Kab Boalemo No.4 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.3 Tahun 2019; Pebup Boalemo No.65 Tahun 2017; Perbup No.46 Tahun 2018; Keputusan Gubernur Gorontalo No.213/29/VII/2019; Keputusan DPRD Kab Boalemo No.12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Mencabut :
KEPPRES No. 33 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Konfederasi Swiss Tentang Angkutan Udara Teratur ", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Konfederasi Swiss , Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 14 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Dewan Federal Swiss Terkait Angkutan Udara Berjadwal
(Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia
And The Swiss Federal Council Relating to Scheduled Air Services
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 50 Tahun 2019
PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD.2019/No.50
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali idubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Prov. Gorontalo No. 3 Tahun 2006; Pergub Prov. Gorontalo No. 1 tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Daerah termasuk di dalamnya ruang lingkup, pelaksanaan rekonsiliasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 040 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN MATA PELAJARAN BAHASA, SEJARAH, SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BIMA
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendikbud nomor 79 Tahun 2014 tentang muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
UU Nomor 13 Tahun 2002
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 14 Tahun 2005
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014
Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016
Perda Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014
Ketentuan Umum
Maksud, Tujuan dan Fungsi
Penerapan Muatan Lokal Mata pelajaran Bahasa, Sejarah, Seni Budaya dan Keterampilan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 , Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
