PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.013 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 5A Tahun 2009
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Bantul No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Bantul No. 2B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 6A Tahun 2013
Desa
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERBUP Kab. Pamekasan No. 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2017
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 23.1 Tahun 2020
Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Mengubah sebagian
  1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 25.1 Tahun 2018
Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan