Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) d Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Apartur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Apartur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor 118/KEP/M.PAN/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
36 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu menciptakan masyarakat yang sehat, bugar, dan sejahtera melalui bantuan operasional sekolah daerah; bahwa untuk memajukan penyelenggaraan olahraga pada satuan pendidikan, maka perlu adanya bantuan operasional sekolah daerah kelas khusus olahraga; c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018.
Materi pokok : Peruntukkan, Besaran, Mekanisme Pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 65 Tahun 2013
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan standarisasi biaya
umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan
barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa,
perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46
Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Umum
Kegiatan,
Honorarium, Harga Pengadaan
Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 46 Tahun 2012 tentang Standarisasi
Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan
Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013. Pasal 2 ayat (1) diubah, Lampiran I diubah, Lampiran III diubah dan Lampiran IV diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 diubah.
171 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga , Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 65 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2016 No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah
Dana Transfer yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Ret ribusi Daerah dan
Dana Desa.
b. bahwa untuk kelancaran pen gelolaan Da na Transfer,
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimba ngan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten
Temanggung Tahun 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksa naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta hun 20 14 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014;Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2018;Peraturan daerah Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 26 Tahun 2012; PMK No 49/PMK.07 Tahun 2016; Pemendes PDTT No 22 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 8 Tahun 2009; Perbup Temanggung 18 Tahun 2012; Perbup Temanggung 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 12 Tahun 2016; Perbup Temangung No 46 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dana Transfer ke desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
62 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 65 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2011/No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 22 huruf c dan huruf e dan
Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka
dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan Bupatiini mengatur tentang maksud dan tujuan, data base pemerintahan desa, besaran organisasi pemerintah desa, penataan perangkat desa lainnya, jabatan fungsional, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; dan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Lampiran 24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil memiliki arti yang sangat penting bagi pembinaan disiplin, profesional, sebagai perekat persatuan dan kesatuan, serta mencerminkan etos kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 698 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 1100 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Klaten Nomor 698 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pakaian Dinas PNS, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Seragam Resmi KORPRI, Pakaian Bermotif Batik/Tenun Tradisional, Pakaian Seragam Olahraga, Pakaian Seragam Dinas bagi Guru, Pengajar, Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekolah, Penilik dan pengawas Pendidikan, Model Pakaian dan Kelengkapan, Tanda Kehormatan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 65, BN.2021/No.1262, peraturan.go.id: 5 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
