Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.509 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 163/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
252_PMK.02_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 55. Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SERANG

Ketenagakerjaan

Download :
PERWAL BPJS TK FINALLLL.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SERANG

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55., BD.2017/No.55

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SERANG

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat daerah khususnya tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pada saat bekerja dan/atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan / pengusaha; b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;2. UU No.7 Tahun 1981 ;3.UU No.13 Tahun 2003 ;4.UU No.40 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2009 ;6.UU No. 24 Tahun 2011 ;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.PP No.85 Tahun 2013 ;9.PP No.86 Tahun 2013 ;10.PP No.44 Tahun 2015;11.PP No.45 Tahun 2015 ;12.PP No.46 Tahun 2015 ;13.PP No.109 Tahun 2013 ;14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 ;15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 ;16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 ;17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 ;18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 ;19. Perda No. 6 tahun 2013
1.ketentuan umum;2.bentuk dan penahapan kepesertaan;3.penyelenggaraan program JKK dan JKM;4.penyelenggaraan program JP;5.penyelenggaraan program JHT ;6.tata cara pengenaan sanksi administratif;7.pengawasan dan pembinaan;8.penangan keluhan;9.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
22 halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2021

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022

BUMN Ketenagakerjaan

Download :
218_PMK.02_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.02/2013

Besaran Persentase Dana Operasional untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014

APBN Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 212 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.02/2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 163 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2016

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017

Ketenagakerjaan

Download :
PMK Nomor 210 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.02/2016

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diubah dengan :

PMK No. 227/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
PMK 248_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.02/2021

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Ketenagakerjaan Cipta Kerja

Download :
148_PMK.02_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.02/2020

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021

Ketenagakerjaan

Download :
241_PMK.02_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.02/2016

Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Download :
PMK Nomor 242 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.