Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 156 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPD No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Diubah dengan

Peraturan DPD No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/BK-DPD/2008 tentang Pedoman Tata Cara Teknis Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Download file:

Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Tertib

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan DPD No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib

Download file:

Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2012.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPD No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib

Mengubah

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib

Download file:

Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

Perma No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Download file:

Perma 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Download file:

PERMA_NOMOR_5_TAHUN_2020.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Mencabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Download file:

pmk 3 2012.pdf

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

Permendes PDTT No. 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Download file:

Nomor 26 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Keprotokolan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Protokoler

Download file:

Peraturan Bapeten Nomor 4 tahun 2023.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Protokoler

Download file:

Perka LAN Nomor 40 Tahun 2015.pdf

pedoman - keprotokolan - lembaga administrasi negara

2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 40, BN 2015 (1877): 4 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK:

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga dipandang perlu untuk diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 2010; PP Nomor 62 Tahun 1990; Kepres Nomor 100 Tahun 1999; Perpres Nomor 57 Tahun 2013; Keputusan Kepala LAN Nomor 534/V/4/6/1999; Perka LAN Nomor 14 Tahun 2013; dan Perka LAN Nomor 15 Tahun 2013.
Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Lembaga ini disebut Pedoman Keprotokolan dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan keprotokolan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

CATATAN:

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 36 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 36)

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Keprotokolan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Protokoler

Download file:

Peraturan Ombudsman Nomor 49 Tahun 2021.pdf

ombudsman ri - keprotokolan

2021

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 49, BN 2021 NO ; 57; PERATURAN GO.ID; 38 HLM

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Keprotokolan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 49 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan di lingkungan Ombudsman RI, maka diperlukan pedoman keprotokolan yang jelas, tegas, dan proporsional; b) bahwa untuk menjadi acuan kerja bagi pejabat dan/atau petugas protokol di lingkungan Ombudsman RI; c) bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pimpinan Ombudsman dan Sekretaris Jenderal yang selaras, serasi, dan seimbang dalam melakukan hubungan kerja kedinasan serta menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan resmi; d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Keprotokolan di Lingkungan Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 49 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI.
Berisi aturan yang mengatur serangkaian kegiatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, serta pengamanan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
38 hlm.

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.