Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu rnenerapkan tanda tangan elektronik guna melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data guna efektif, dan nir penyangkalan terhadap data, meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih efisien, cepat, aman dan akuntabel;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4
tahun 2016; Peraturan Kepala Badan dan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 58 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; Pembiayaan; Pembinaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik
Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam
rangka
optimalisasi
tata
laksana
pemerintahandaerahyang efektif dan efisien, perlu
menyelenggarakan tata naskah dinas elektronik, bahwa untuk menyelenggarakan tata naskah dinas
elektronik sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan
pedoman pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah
Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014, PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011.
Materi pokok : Ruang Lingkup Pedoman TNDE meliputi: jenis dan format naskah dinas elektronik, pembuatan naskah dinaselektronik, pengamanan naskah dinaselektronik, pengendalian naskah dinas elektronik dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM, Lampiran : 19 Halaman.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 589)
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 53, BN 2021 NO ; 163; PERATURAN GO.ID; 121 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 53 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk menjamin tertib administrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, perlu adanya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas di lingkungan Ombudsman RI; b) bahwa Peraturan Ombudsman No. 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman RI sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 53 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI.
Peraturan Ombudsman No. 53 Tahun 2021 berisi ketentuan tentang tata naskah dinas. Peraturan a quo membahas mengenai jenis dan format naskah dinas, teknis pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, pengendalian naskah dinas, penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik, dan pencabutan Peraturan Ombudsman No. 37 Tahun 2019 karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
CATATAN:
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Ombudsman No. 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman RI (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, SERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 133
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 105
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 55 Tahun 2017
Standar/PedomanPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan
standar dokumen-pengadaan pekerjaan konstruksi-surat perintah kerja pemerintah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pengaturan teknis terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangka tertib administrasi dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011; eraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012; eraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 yang meliputi perubahan lampiran I dan lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 (Diubah)
241 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip
Nasional Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata
Naskah, perlu adanya sinkronisasi Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 3, angka 7, angka 8, angka 22, dan angka 24, penambahan huruf f Pasal 9, penyisipan Pasal 9A, penambahan huruf e Pasal 14, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 dan penambahan ayat (4), penghapusan Pasal 30, Pasal 35 ayat (1), perubahan ayat (2) Pasal 54, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59, penyisipan Pasal 59A, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 diubah.
77 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023
PERWALI Kota Cirebon No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Standar/PedomanPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
standar dokumen-pengadaan pekerjaan konstruksi-surat perintah kerja pemerintah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pengaturan teknis terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangka tertib administrasi dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini memuat tentang beberapa perubahan ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 (Diubah)
238 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI DESA
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati MagetanNomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Desa;
b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kelancaran dan optimalisasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka beberapa ketentuan terkait Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.) yang tercantum dalam Peraturan Bupati MagetanNomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Desa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 2 Tahun 2017;
Perbup Magetan Nomor 37 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Di Desa Desa diubah sebagai berikut:
1. Pasal 17 diubah;
2. Pasal 18 diubah;
sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
