Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Digital Live Room
ABSTRAK:
dalam upaya terintegrasinya data, mengembangkan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu dilakukan Inovasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Digital Live Room
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Tentang Digital Live Meliputi: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN DIGITAL LIVE ROOM, KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 48 Tahun 2018
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang “Indonesia Darurat Narkoba” dan memperhatikan lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten maka perlu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada bidang pendidikan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015
Dalam PeraturanBupati ini diatur tentang Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Insentif Penjaga Rumah Ibadah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penjaga Rumah Ibadah.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penjaga Rumah Ibadah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran 10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Moratorium dan Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2018/ No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Moratorium dan Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan terhadap regulasi moratorium Izin Usaha Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Karaoke, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo dan adanya Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkhohol serta Pencabutan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Usaha Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Karaoke, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Moratorium Izin Usaha Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Karaoke, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208); Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 222), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 266);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Usaha Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Karaoke, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 35);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Usaha Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam, Panti Pijat, Karaoke, Bar atau Rumah Minum dan Spa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 35)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan bupati - pedoman pengaturan pola tanam dan tata tanam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2018/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam Dan Tata Tanam Di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya peru bahan giliran sistem golongan
pembagian air yang dilaksanakan setiap tahun dan pengaruh
curah hujan, perlu Pedoman Pengaturan Pola Tanam Dan
Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2018/2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembagian Golongan Irigasi dan Sawah; Waktu Tanam; Sistem Pembagian Air; Pengeringan Jaringan Irigasi; Ketentuan Lian-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019
an
a Desa Di a bupaten Ta ikmalaya Tahun ggaran 2019
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Sumber dan Pengalokasian Besaran ADD,Penggunaan ADD,Tata Cara Pembagian Add Setiap Desa,Tata Cara Perhitungan ADD Kabupaten dan ADD Setiap Desa,Penetapan ADD, Penyaluran Add, Pelaporan,Pemantauan dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagia n Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 46
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Bengkulu TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.3.338.953.476.124,52. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
