Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan yang tertib, teratur, efektif dan efesien serta untuk mempermudah dalam pencarian kearsipan, maka diperlukan pedoman pengelolaan arsip secara cepat, tepat dan benar.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Asas Pengelolaan; Ruang Lingkup; Penciptaan Arsip; Penggunaan dan Pemeliharaan; Penyusutan; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tu gas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bah an bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaksanaan Jadw Al Retensi Arsip; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjaga, melindungi, memelihara dari kerusakan dan mendukung pengelolaan arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak
berhak dan/atau oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 2 (dua) Bab dan 4 (empat) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; dan Ketentuan Penutup yang mengatur tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis serta berlaku bagi pencipta arsip sebagai panduan dalam melakukan pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, serta pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pendayagunaan Arsip sebagai sumber informasi bagi perangkat daerah perlu dilakukan penyelamatan Arsip yang bernilai guna;
b. bahwa dalam rangka penyelamatan Arsip dan tercapainya pelaksanaan penyusutan Arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri agar sesuai dengan prosedur diperlukan pedoman penyusutan Arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bupati tentang Pedoman ArsipPenyusutan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman kegiatan pengurangan jumlah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara, dengan cara pemindahan Arsip lnaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas dan frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai wujud pelaksanaanreformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab Cilacap, maka dipandang perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas; bahwa penyederhanaan mekanisme penandatanganan Surat perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar berjalan lebih efektif dan efisien dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Cilacap, perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada huruf L Lampiran II Perbup Cilacap No 67 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa pada setiap Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Pengolah di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terdapat Arsip Vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan Arsip Vital di Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dikelola dengan baik dan benar perluadanya pedoman pengelolaan Arsip Vital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman kegiatan pengaturan ekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang, dari pembentukan tim sampai dengan penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
ABSTRAK:
Bahwa dalma rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidsna Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidan Korupsi di Kabupaten Banjar, meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, Aparatur Sipil Negara pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat yang memeiliki karakter anti korupsi, perlu diatur ketentuan mengenai implementasi pendidikan anti korupsi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembaerantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6037); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782); Peraturan Kepala Lembaga Negara Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5).
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Banjar, dengan sistematika :
Ketentuan Umum
Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pembiayaan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Arsip Vital
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan. ketentuan Pasal 30 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Arsip Vital;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang- Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Program Arsip Vital yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Database Kegiatan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik bidang perizinan kepada para pelaku usaha, perlu melakukan pendataan pelaku usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Database kegiatan berusaha;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan penyusunan database pelaku usaha, persyaaratan pendataan pelaku usaha, tata cara pelaksanaan pendataan pelaku usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dan Pemerintah
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas, Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Bab IV Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis
Bab V Pengamanan Arsip Dinamis
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
