Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 35 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 84 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai rumah sakit umum daerah Dokter Soedarso telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019, Permenkes No.28 Tahun 2014, Permendagri No.79 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2011, Pergub No.6 Tahun 2014
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RUmah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produksi barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting
UU No.28 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.48 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan dan tugas, organisasi, kesekretariatan, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Juncto Pasal 10 ayat (11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan hasil konsultasi program antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina Bidang Dana Alokasi Khusus di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24).
Peraturan Walikota ini, menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2019.
Terdiri atas :
a. rincian dan Lokasi;
b. target output kegiatan;
c. rincian pendanaan kegiatan;
d. metode pelaksanaan kegiatan; dan e. kegiatan penunjang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; bahwa pelaporan ASN atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan negara yang baik; bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas laporan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bahwa agar penanganan pelaporan terhadap pelanggaran dari ASN terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggarandisiplin dapat dilaksanakan dan ditangani secara tepat, cepat dan bertanggung jawab, perlu disusun Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman Penanganan Pelaporan pelanggaran di Lingkungan Pemda Kab Jepara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPAn RB No 52 Tahun 2014; Perbup Jepara No 4 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, jenis pelanggaran, hak dan kewajiban pelapor, hak dan kewajiban terlapor, mekanisme pelaporan pelanggaran, struktur dan tugas UP3, pengelolaan pelaporan pelanggaran, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLVD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLVD)Rumah Sakit Umum Daerah RSUDH. Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010; Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012; Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/349 /KUM/2010 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, yang memuat: Ketentuan Umum; Surplus PPK-BLUD RSUD; Prosedur Penggunaan Surplus PPK-BLUD RSUD; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
5 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 1977, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2003, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.7 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.71 Tahun 2010, PP No.80 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.19 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.13 Tahun 2019, Perpres No.52 Tahun 2009, Perpres No.78 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkeu No.50/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permenkeu No.125/PMK.07/2019, Permenkeu No. r 126/PMK.07/2019, Permendagri No.130 Tahun 2018, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.5 Tahun 2010, Perda Sanggau No.2 Tahun 2012, Perda Sanggau No.3 Tahun 2012, Perda Sanggau No.4 Tahun 2012, Perda Sanggau No.1 Tahun 2014, Perda Sanggau No.7 Tahunn 2015, Perda Sanggau No.4 Tahun 2016, Perda Sanggau No.8 Tahun 2016, Perda Sanggau No.11 Tahun 2017, Perda Sanggau No.11 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: ENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Terdapat dalam 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No. 20 Tahun 2018, beberapa ketentuan dalam Perbup Agam No. 59 Tahun 2017 tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 20 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
24 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kampung Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penduduk agar tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga yang berkualitas pada daerah terpencil, kumuh, rendah kepesertaan, dalam Keluarga Berencana, derajat kesehatan dan kualitas pendidikannya rendah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana; Dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kampung Keluarga Berencana diperlukan dukungan dari para pihak atau stakeholders secara terintegrasi menjadi suatu gerakan bersama atau gerakan peduli Kampung Keluarga Berencana; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berencana.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Pengembangan Kampung Kb, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
ABSTRAK:
Bahwa penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Retribusi Jasa Umum.
Uu No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; Uu NO 38 Th 2004; UU No 22 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah di ubah Uu No 9 Th 2015; PP No 69 Th 2010; PP No 55 Th 2012; PP No 80 Th 2012; PP No 74 Th 2014; Permenhub No PM 133 Th 2015; Perdirjen Perhubungan darat No 2874/AJ,402/DRJD/2018; Perda No 16 Th 2011; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota No 70 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BUKTI LULUS UJI; BAB III TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR; BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
