Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.279 peraturan dalam 0,036 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2003

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung

Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Temanggung No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
PERDA Kab. Temanggung No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Abstrak

pembentukan-kantor-pelayanan-pajak-daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2003 No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun Mengingat 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk memenuhi kebutuhan daerah perlu dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Terr:anggung yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Talmn 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten. Kantor ini memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Pajak Daerah, dengan fungsi-fungsi seperti perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan Pajak Daerah, serta penyelenggaraan pelayanan pajak dan tata usaha. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2003.
Dengan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menyangkut Ketentuan Paragraf 8 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm. beserta Lampiran dan Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011

Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Majalengka

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Majalengka

Download :
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin gangguan.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003

Izin Pembuangan Air Limbah

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bogor No. 13 Tahun 2001 tentang Izin Pengolahan Limbah Cair

Download :
4 Tahun 2003.pdf

Abstrak

izin - pembangunan - air - limbah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 128

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pembuangan Air Limbah

ABSTRAK:

Bahwa pertumbuhan industri dan usaha di daerah semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat sesuai dengan ketentuan Pasal 40 PP No. 82 Tahun 2001 maka perlu membentuk Perda tentang Izin Pembangunan Air Limbah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahunn 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 2001; Perpres No. 114 Tahun 1999; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perizinan Dan Tata Cara,Hak Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin, Berakhirnya Izin, Pembinaan Dan Pengawasan, Retribusi, Sanksi Administrai, ketentuan Pidana, Penyidik , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
18 Hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2022

Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia

Mencabut :

Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia
Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

Download :
PM_4_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 04 Tahun 2009

Jenis, Waktu, Mekanisme Dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2010

Tata Cara Permohonan Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bekasi

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bekasi No. 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Mencabut ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30

Download :
47pb42010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Mencabut :

Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2024

Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Mamuju Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Abstrak

pelayanan publik - penyelenggaraan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2024 (4) : 10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.6 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) meliputi; a. MPP; b. Penyelenggara MPP; c. operasionalisasi penyelenggaraan MPP; d. sumber daya manusia; e. pembinaan dan pelaporan; dan f. pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008

Ketentuan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kuningan

Perizinan, Pelayanan Publik Perpustakaan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 HALO TASIK

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

pembentukan - public - safety - center - 199 - halo - tasik

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2019/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 HALO TASIK

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permenkes No. 19 Tahun 2016 saat ini kebutuhan masyarakat terhadap informasi kesehatan makin meningkat untuk meningkatkan mutu, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan maka perlu menetapjkan Perbup Tasikmalaya tentang Pembentukan Public Safety Center 110 HALO TASIK.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pendanaan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
12 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.