Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 89
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang POLA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a.bahwa promosi dan mutasi pegawai merupakan
bentuk pengembangan karier pegawai yang
menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan
dalam suatu organisasi sesuai dengan pola karier
yang telah ditetapkan;
b.bahwa untuk transparansi promosi dan mutasi
diperlukan adanya pola promosi dan mutasi dalam
jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai
dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang
jabatan yang ditetapkan serta syarat obyektif
lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola
Promosi dan Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017
Materi Pokok: mengatur mengenai Pola
Promosi dan Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; pola promosi vertikal dan diagonal; persyaratan promosi dalam jabatan; prosedur promosi; pola mutasi jabatan; pola dan jenis mutasi; persyaratan mutasi jabatan; prosedur mutasi jabatan; demosi; tim penilai kinerja; tata kerja tim penilai kinerja; pembinaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Sistem Merit dan mewujudkan strategi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang transparan, objektif dan akuntabel, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi Jabatan; bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Pegawai Negerti Sipil yang profesional, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur melalui Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, prinsip, ruang lingkup dan aspek manajemen talenta PNS, kelembagaan manajemen talenta PNS, penyelenggaraan manajemen talenta PNS, sistem informasi manajemen talenta, anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
18 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 88 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS keuangan dan aset daerah PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BD.2014/NO.88
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 39 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 88 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 88 Tahun 2022
eraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2022/No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas Utara dan bahwa penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam Negeri melalui .Surat Nomor 061/6559/0TDA Serta surat Gubemur Sumatera Selatan No 061/0528/VII/2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas Utara, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Perhubungan sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara
12 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja dan menunjang kelancaran tugas pokok serta peningkatan disiplin kerja Pegawai maka perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Perhubungan Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2004 dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2019
tugas - dan - fungsi - dinas - perindustrian - dan - perdagangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD 2019/88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Dan Fungsi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur
Sipil Negara yang berintegritas, profesional dan
memiliki etos kerja yang tinggi khususnya dalam
memberikan pelayanan publik yang prima, perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan
Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi
Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai
Dasar, Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Instansi
Pemerintah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor
43 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten W akatobi sudah
tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III NILAI-NILAI DASAR
BAB IV KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
BAB V KODE ETIK DI PERANGKAT DAERA DAN KODE ETIK PROFESI
BAB VI MAJELIS KODE ETIK
BAB VII SANKSI
BAB VIII REHABILTASI
BAB IX KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 43)
24 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
