prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian dengan Program Unggulan Daerah Kabupaten Pasuruan; b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 100 Tahun 2017
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN - pembentukan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2017/No.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi dan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 100 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Anggaran Kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 perlu menetapkan peraturan bupati tentang ketentuan anggaran kas.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 95 Tahun 2020.
Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 100 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berbasis prestasi keija dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang analisis standar belanja Kabupaten Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Analisis standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Diatur tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah, desain penyusunan analisis standar belanja, ruang lingkup, dasar, tujuan, manfaat, dan penerapan penyusunan analisis standar belanja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 206 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyuasin
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERWALI Kota Pontianak No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 100, BD.2022/NO.100, LL KOTA PONTIANAK:64 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021
Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021
62 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
2018 serta peningkatan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan APBD TA 2018 yang tertuang dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
jumlah 3 halaman + lampiran 134 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2016
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 101, BN.2014/NO.2067, kemendagri.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 101, BD.2022/NO.101, LL KOTA PONTIANAK:7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peta Jalan (Road Map) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong literasi optimalisasi pontensi sumber dana dan akselerasi pemanfatan produk/layanan keuangan di Kota Pontianak serta untuk memberikan panduan pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah, diperlukan peta jalan (road map) yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pelaksanaan Peta Jalan (Road Map) Percepatan Akses Keuangan Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
4 Halaman Peraturan dan 3 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa
agar
perencErnaan
dan
pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun Anggaran
2022 dapat berjalan
lebih
efisien dan efektif,
perlu
menetapkan
Standar
Biaya
Umum
Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar
Biaya
Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18
(6)
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan
Negara
yang
Bersih dan
Bebas
dari
Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
75, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
3851);
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomor 24,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
a2671;
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47, Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
a2861;
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2OO4
tentang
Perbendaharaan
Negara
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2OO4
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3a55);
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2OO4
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2oo4
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 7.
Undang-Undang
Nomor
25 Tahun
2AO4
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2OO4 Nomor 104,
Tambahan
l.embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor aa2l);
8. Undang-Undang
Nomor 17
Tahun
2OO7
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
(RPJP)
Nasional Tahun
2AO5-2O25
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2OO7
Nomor
33,
Tambahan
I-embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor aTOOl;
9. Undang-Undang
Nomor
L2 Tahun
2}ll
tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
20tl Nomor
82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
52341
sebagaimana
telah diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
15 Tahun
2019
tentang
Perubahan
atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2}ll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2Ol9 Nomor
183, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6398);
10.
Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2OL4
Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2015 tentang
Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016
Nomor
5679);
1 1. Undang-Undang Nomor 1
Tahun
2022 tentang
Hubungan
Keuangan
antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2022
Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
67571;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor
39
Tahun
2006 tentang
Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2006
Nomor
96);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kota,
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2OO7
Nomor
82);
14. Peraturan
Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010
Nomor 123,
Tarnbahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan
Pemerintah Nomor
17
Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi
Proses
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol7
Nomor 105,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6065); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor 12
Tahun
2olg
tentang
Keuangan
Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol9
Nomor
42,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
63221;
17. Peraturan
Presiden
Nomor
33
Tahun
2o2o
tentang
Standar
Harga
Satuan Regional (Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2O2O Nomor
57);
18. Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
64
Tahun
2013 tentang
Standart
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pada Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor
]a25);
19. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol5
Nomor
20361
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120
tahun 2018
tentang
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
80 tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang
Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 1781);
2l.Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2I tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2O2l
Nomor 926);
22.Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
60/PMK.O2
12A21
Standar
Biaya Masukan
Tahun Anggaran
2022
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2O2l
Nomor 658);
23.
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10
Tahun
2AO7
tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2OO7
Nomor
10);
24.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(l,embaran Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2OL6
Nomor 8)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
1 Tahun
2022 tentang
Perubahan
Ketiga atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 8
Tahun
2OL6
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2022
Nomor
1);
25.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2O2l
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
202l
Nomor 3); 26.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
selatan Nomor
16
Tahun
2O2t tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2O2l
Nomor 16);
2T.Peraturan
Bupati
Konawe
selatan
Nomor
28 Tahun
2ot7
tentang
Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Konawe
selatan (Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
2OL7
Nomor
28);
28. Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
9 Tahun
2a18 tentang
sistem
Transaksi
Non Tunai
Dalam Penerimaan
dan Pengeluaran
Daerah
Dalam
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2018
Nomor 9).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
STANDAR
BIAYA UMUM BAB III
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2021
tentang Standar Biaya
Umum
(SBU)
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun Anggaran 2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022
Nomor 46)
47 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat