Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Berhubung dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
bahwa dengan adanya dinamika perubahan dan perkembangan keadaan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07I 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07I 2017, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembagian rincian dana desa , penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, penyaluran kembali dana desa yang ditunda di setiap desa di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11 Seri E Nomor 9);
b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13 Seri E Nomor 11);
c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 13 Seri E Nomor 11); d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas peaturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 10 Seri E Nomor 4); e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomro 51 Seri E Nomor 29);
f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 80 Seri E Nomor 51);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
41 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2009
Badan Layanan Umum - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BERITA at KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 96
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang sehat, efekuf, efisien, transparan, dan
akuntabel.
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan keamanan dan pengendalian Uang Daerah; b. memuinimalkan risiko dan biaya Pengelolaan Uang tunai;
c. mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, d. mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah; dan
e. memudahkan penyusunan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 96 Tahun 2015
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah; Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2015/NO.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Prinsip Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Perjalanan Dinas Luar Daerah; Perjalanan Dinas Pindah Dan Pemulangan Jenazah; Ketentuan Bahan Bakar Minyak; Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Pertanggungjawabannya; Pengendalian Internal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN;
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN;
PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK;
MONITORING DAN EVALUASI;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, perlu
menyesuaikan Standar Harga Satuan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2024; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun
2023 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4
Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 1, angka 2, angka 9, angka 20, angka 22, angka 42, angka 43, angka 51.4, angka 52.4, angka 52.5, angka 55, angka 57, angka 59, angka 62, angka 64, angka 65.1, angka 65.2, angka 65.3, angka 66.1, angka 67.1, angka 68.7, angka 68.13, angka 68.15,
angka 68.19, angka 68.22, angka 68.23, angka 68.27 huruf A. Standar Biaya Umum, dan huruf G, huruf H, huruf N, Huruf O, huruf P, huruf Q pada Penjelasan Khusus Standar Biaya Umum, angka 2, angka 5, angka 9, angka 12, angka 20, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 40, angka 52, angka 73, angka 79, angka 80, angka 86, angka 105, angka 111, angka 143, dan angka 144 huruf B. Standar Satuan Harga Lampiran I diubah dan disisipkan angka 10.a, angka 41.a, angka 41.b, angka 41.c, angka 41.d, angka 41.e,
angka 41.f, angka 41.g, angka 41.h, angka 41.i, angka 45.a, angka 46.a, angka 49.21.a angka 53.a, angka 58.a, angka 60.a pada huruf A. Analisis Standar Belanja, perubahan angka 1, angka 4, angka 15, angka 20, angka
26 huruf A. Analisis Standar Belanja Fisik dan angka 2, dan angka 4 huruf B. Analisis Standar Belanja Non Fisik Lampiran II, penyisipan angka 4.a, angka
16.a, angka 22.a, angka 22.b pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023 diubah.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 96 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu)§ menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 30 (tiga puluh) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penganggaran; Pelaksanaan; Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat ; Pengadaan Barang/Jasa; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Laporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
