Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.213 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Brebes

Pendidikan

Download :
1677163581_fa3234f14d7c13149204.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN - SISTEM PENYELENGGARAAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/No. 13A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

bahwa untuk memperoleh pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas masyarakat Brebes yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional; bahwa berdasar semangat otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan; bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan daerah harus tetap terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang memberikan kesempatan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehinggaperlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang dasar, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat, satuan pendidikan, peserta didik, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, evaluasi, akreditasi, pengawasan, wajib belajar, partisipasi masyarakat, pendanaan pendidikan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2008.
29 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2008

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008-2013

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2008

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentai,iJ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493} yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor t 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RENCANA I'l.:MOANGUNAN JANGKA MENENGA!i DAERAH KABUPATI!N TA KALAR TAHUN 2008- 2013 Nomor 4740); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 ); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. 20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar.
1.BAB I KETENTUAN UMUM 2.BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 3.BAB Ill ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 2008-2013 4.BABIV MASA BERLAKU 5.BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008-2013
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008

Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan

Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
Perda Grobogan 9 Tahun 2008.pdf

Abstrak

susunan-kedudukan-tugas-pokok-organisasi-lembaga-teknis-daerah-badan-pelayanan-perijinan-terpadu

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/No.3 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dan Lembaga Perangkat Daerah Lainnya, dipandang perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Perangkat Daerah lain yang berbentuk Badan dan atau Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2008.
Mencabut : a. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Kabupaten Grobogan ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Grobogan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan ; d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Pusat Data dan Arsip Daerah Kabupaten Grobogan ; e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Grobogan; f. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan; i. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan; j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah Kabupaten Grobogan.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2008

Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda Selayar Nomor 9 Tahun 2008.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2008/No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban dalam hubungannya dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha-usaha di bidang industri dan perdagangan; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, salah satunya adalah pemberian izin usaha yang dapat dikenakan retribusi, yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial dalam bentuk Retribusi Daerah; c. bahwa peraturan yang ada tentang Retribusi pemberian izin tersebut belum ada peraturannya secara khusus; d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimaan dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok_pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3596); 3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Selayar. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 6. Badan adalah sekelompok orang dan / atau yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. 7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang / jasa. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Izin Perindustrian yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Industri (TDI) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perindustrian. 13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan. 14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran gudangnya. 5 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Indusri, Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II LEMBAGA PELAKSANA Pasal 2 (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah SKPD yang menangani Urusan Perindustrian dan Perdagangan. (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan; b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan yang prima; c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini. 6 BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan perdagangan. Pasal 4 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin. Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Pemungutan retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi golongan usaha, dan perolehan surat izin usaha. (2) Klasifikasi / golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : a. Tanda Daftar Industri Dengan investasi : 7 a. 5 sampai dengan 50 juta Rp. 150.000,- b. di atas 50 juta sampai dengan 100 juta Rp. 300.000,- c. di atas 100 juta sampai dengan 200 juta Rp. 500.000,- d. di atas 200 juta sampai dengan 300 juta Rp. 750.000,- e. di atas 300 sampai dengan 400 juta Rp. 1.000.000,- f. di atas 400 juta sampai dengan 500 juta Rp. 1.250.000,- g. di atas 500 jutas Rp. 2.500.000,- b. Usaha Perdagangan 1. Untuk SIUP Kecil dengan modal kurang dari 200 juta : a. Perorangan Rp. 100.000,- b. Koperasi Rp. 50.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 200.000,- d. CV, Fa Rp. 200.000,- e. PT Rp. 250.000,- 2. Untuk SIUP Menengah dengan modal di atas 200 juta sampai dengan 500 juta : a. Perorangan Rp. 125.000,- b. Koperasi Rp. 75.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 225.000,- d. CV, Fa Rp. 225.000,- e. PT Rp. 275.000.- 3. Untuk SIUP Besar dengan modal di atas 500 juta : a. Perorangan Rp. 150.000,- b.Koperasi Rp. 100.000,- c. BUMN / BUMD Rp. 250.000,- d. CV, Fa Rp. 250.000,- e. PT Rp. 300.000,- 4. Setiap tahun harus dilakukan pendaftaran ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari SIUP yang berlaku. 5. Setiap perusahaan yang akan membuka cabang, perwakilan, agen, distributor dan sub distributor dikenakan biaya administrasi : a. Cabang Rp. 300.000,- b. Perwakilan Rp. 150.000,- c. Distibutor Rp. 250.000,- d. Sub Distributor Rp. 200.000,- e. Agen Rp. 100.000,- f. Usaha lain yang sesuai Rp. 250.000,- (2) Besarnya tarif retribusi setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 300.000,- b. Koperasi (KOP) Rp. 100.000,- c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 200.000,- d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 200.000,- e. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 100.000,- f. Bentuk Perusahaan Lain (BUL) Rp. 250.000,- 8 (3) Setiap perusahaan asing yang mendirikan cabang, kantor perusahaan, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (4) TDP wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya administrasi sebesar biaya yang ditetapkan pada ayat (2) tersebut di atas; (5) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-; (6) TDG setiap tahunnya dilakukan pendaftaraan ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % dari biaya yang ditetapkan pada ayat (5) tersebut di atas. BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan khususnya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan atau Golongan Usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi. (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan awal dengan Surat Izin Perindustrian dan Perdagangan yang akan diterbitkan. (3) Penyesuaian Tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan / Golongan Usaha sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang akan diterbitkan. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat tersedianya pelayanan pemberian izin usaha. (2) Masa Retribusi untuk Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan : a. penerbitan TDI dan SIUP adalah sekali selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya; b. penerbitan TDP dan TDG adalah sekali selama 5 (lima) tahun; c. pendaftaran ulang TDP adalah sekali dalam 5 (lima) tahun; d. Pendaftaran ulang TDG adalah sekali dalam satu tahun. 9 BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut oleh SKPD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 10 (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangundangan lainnya. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN Bagian Kesatu Penyelesaian sengketa Pasal 19 (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan dengan koordinasi instansi-instansi terkait (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 11 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 22 Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. 12 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008

Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum Yang Menggunakan Sepeda Motor (OJEK) dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NO. 9 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR (OJEK) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2008/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum Yang Menggunakan Sepeda Motor (OJEK) dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalarn rangka ketertiban, kelancaran dan keselarnatan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang menggunakan sepeda motor (ojek) dalarn wilayah Kabupaten Luwu Utara maka perlu diberlakukan penentuan tariff; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
I. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ); �A.. ,.l. .... !I j 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 ); 8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03 ); 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03 ); Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat dengan instansi terkait No 551/445/PHB/2007 tentang Manajemen dan Rekayasa Tertib Lalu Lintas.
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR ( OJEK) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal 1 Ketentuan tarifangkutan sepeda motor (ojek) terdiri dari: I. Tarifpada daerah dataran rendah dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. 2. Tarif pada daerah dataran tinggi dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 2 Tarifsebagaimana pasal I (1) meliputi daerah: a. Kecamatan Masamba dan sekitarnya b. Kecamatan Baebunta dan sekitamya c. Kecamatan Sabbang dan sekitarnya d. Kecamatan Malangke dan sekitarnya e. Kecamatan Malangke Barat dan sekitarnya f. Kecamatan Mappedeceng dan sekitarnya g. Kecamatan Sukamaju dan sekitarnya h. Kecamatan Bone-bone dan sekitarnya Pasal 3 Tarif sebagaimana dimaksud pasal 1 (2) meliputi daerah: a. Kecamatan Limbong dan sekitarnya b. Kecamatan Rampi dan sekitamya c. Kecamatan Seko dan sekitarnya Pasal 4 Perhitungan tarif ojek berdasarkan dua komponen yaitu komponen biaya pokok dan komponen biaya dasar batas atas dan batas bawah. ,. ,1, ' .• ' • ':j ., Pasal 5 Perhitungan Tarifberdasarkan: 1. a. Kornponen biaya pokok (Rp/Pnp/Krn) untuk daerah dataran rendah => biaya bahan bakar => biaya penyusutan => biaya ban => biaya pemeliharaan => pajak kendaraan => biaya asuransi => biaya bunga modal Jurnlah Rp. 154,56 Rp. 19,54 Rp. 17,50 Rp. 9,50 Rp. 4,50 Rp. 2,90 Rp. 6,50 Rp. 215,00 /Pnp/Krn b. Kornponen biaya pokok (Rp/Pnp/Krn) untuk daerah dataran tinggi (Kecamatan Limbong) dengan asumsi ada kenaikan 100%-150% dari biaya pokok dataran rendab mengingat keadaan jalan serta medan yang dilewati sehingga rnenjadi Rp. 322,50 /Pnp/Krn c. Komponen biaya dasar untuk daerab dataran tinggi (Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko) dengan asumsi ada kenaikan 215%-290% rnengingat keadaan jalan serta rnedan yang lebih berat sehingga menjadi Rp. 645,00 /Pnp/Krn 2. a. b. c. Komponen biaya dasar (Rp/Pnp/Krn) untuk daerab dataran rendab Komponen biaya dasar untuk daerah dataran tinggi (Kecamatan Limbong) dengan asumsi kenaikan 100%-150% dari biaya dasar batas atas dan batas bawab dataran rendab Kornponen biaya pokok untuk daerab dataran tinggi (Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko) dengan asumsi kenaikan 215%-290% dari biaya dasar batas atas dan batas bawab dataran rendah Pasal 6 BIAYA BIAYA BIAYA DA SAR DASAR B ARAN TARlF /Km) 1 Dataran Rendab Rp. 125,- Rp. 770,- Rp. 650,- Batas atas Rp. 985,- Batas bawab Rp. 865,- 2 Dataran Tinggi Rp. 326,- Rp. 1.557,- Rp. 975,- Batas atas Rp. 1.883,- (Kecamatan Batas bawab Rp. 1.298,- Limbonz) 3 Dataran Tinggi Rp. 645,- Rp. 1.750,- Rp. 1.050,- Batas atas Rp. 2.395,- (Kecamatan Seko) Batas bawab Rp. 1.695,- 4 Dataran Tinggi Rp. 645,- Rp. 2.300,- Rp. 1.650,- Batas atas Rp. 2.945,- (Kecamatan Batas bawab Rp. 2.295,- Ramon ,r I . ' . Pasal 7 Ketentuan tarif angkutan yang menggunak:an sepeda motor (ojek) ak:an diatur dan sesuaikan kembali jika terjadi kenaikan harga BBM. Pasal 8 Keputusan ini berlak:u sejak: tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati lill dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2008

Pedoman Penataan pada Zona Industri di Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2008

Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2008 No 9_ocr.pdf

Abstrak

Lampu Penerangan Jalan Umum

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum

ABSTRAK:

bahwa lampu penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan; bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang meliputi Lokasi Dan Bentuk Pelayanan, Asas Pengelolaan LPJU, Pengadaan LPJU, Pemasangan LPJU, Pemeliharaan LPJU, Beban Biaya LPJU, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2008.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERDA 9 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

susunan - dan - kedudukan - organisasi - perangkat - daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2008/09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan- kewenangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perda tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahu 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Dan Kedudukan, Staf Ahli, Bagan Struktur Organisasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2008.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008

Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2008.