Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.383 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perwal_Nomor_23_Tahun_2017.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKMAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2017/NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK:

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, drainase lingkungan masuk kedalam kriteria penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; b. bahwa berdasarkan RPJM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satunya adalah Renstra program 100-0-100 untuk 100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi maka diperlukan pembangunan drainase lingkungan;
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No.1 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.14 Tahun 2016 ;5.PP No.54 Tahun 2010 ;6.PMDN No.32 tahun 2011 ;7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 ;8.Perda No.8 Tahun 2016 ;9.Perwal No.102 Tahun 2014 ;10.Perwal No.60 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maskud,tujuan , sasaran prinsip;3.ruang lingkup;4.kriteria,dan persyaratan permohonan/usulan bantuan;5.sumber dana,besaran bantuan dan penggunaan dana;6.penetapan lokasi;7.pelaksanaan kegiatan fisik;8.pengorganisasian pelaksanaan swakelola;9.kontrak pelaksanaan dan pendanaan;10.pelaporan dan pengawasan;11.serah terima hasil kegiatan;12.pembinaan dan pendampingan masyarakat ;13.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2019

Masterplan Smart City Kabupaten Batang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Peraturan_Bupati_23_2019.pdf

Abstrak

tata ruang - masterplan smart city

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan arah dalam emwujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Batang Tahun 2017 - 2022, maka perlu menetapkan Masterplan Smart City Kab Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Masterplan Smart City Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Thaun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Permenkominfo No 27 Tahun 2006; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud dan tujuan serta sistematika Masterplan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
43 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 23 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013

Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2011

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 23 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2011/No.23 Seri E Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 14.A Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, tata cara pemungutan BPHTB, fasilitasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2009

Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

Download :
Perda Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2009 ttg Bangunan Gedung.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2001

Tata Cara Pelepasan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Bandung

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
24.tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016

Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

Kesehatan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dan Bangunan Gedung Yang Didanai Melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda 24 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2019

Bangunan Gedung hijau

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
perwal24_2019(ketik).pdf

Abstrak

bangunan gedung hijau

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2019/NO.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bangunan Gedung hijau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang berkelanjutan dan memperhatikan penggunaan sumberdaya yang efisien diperlukan pemenuhan persyaratan bangunan yang terukur serta sesuai dengan daya dukung lingkungan Kota Semarang, maka perlu ditetapkan pengaturan mengenai persyaratan bangunan gedung hijau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Bangunan Gedung Hijau
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2013; Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017;
DI dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Objek Bangunan Gedung Hijau Bab III Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Hijau Bab IV Pelaporan Bab V Insentif Bab VI Pengawasan dan Pembinaan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
31 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2016.