Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pendidikan pada Unit kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi keperawatan kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung teknis operasional penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tarif Layanan Pendidikan pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07 /XII/SKB/2010,1962/MENKES/PB/ XII/2010, 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan lnstitusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor I I Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 I Tahun 20 I 4 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan selaku Unit Kerja yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 31).
Dengan nama tarif layanan pendidikan, dipungut tarif layanan pendidikan sebagai pembayaran atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh Akper.
Obyek tarif layanan pendidikan Akper terdiri atas :
a. DPP b. SPP c. UTS d. UAS
e. Registrasi
f. PLPS
g. PKK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.2 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.106 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Perda No.3 Tahun 2007; Perda No.5 Tahun 2007.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, Pengadaan Melalui Penyedia, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 03 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia, yang ditetapkannya dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Bahan Bakar Minyak, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Serang maka perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang dengan Instansi Vertikal terkait tentang Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Tarif Angkutan Penumpang Umum, perlu dilakukan penyesuaian;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 23 Tahun 2014
;4.UU No.22 Tahun 2009 ;5. PP No. 38 tahun 2007
;6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 ;7.Perda Kab Serang No. 22 Tahun 2006 ;8.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;9.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;10.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas alokasi anggaran untuk Hibah dan
Bantuan Keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah
Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan
pergeseran antar rincian obyek belanja
hibah dan bantuan keuangan
bahwa dalam rangka memenuhi maksud hasil evaluasi tersebut di atas, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan
Komering UluTimurTahun 2015
Dasar hukum dalam peraturan ni adalah : UU no 12 Tahun 1985 sebagaimana telah cliuoah dengan UU No 12 Tahun 1994 ;UU No 21 Tahun 1997;UU nO 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU nO 37 Tahun 2004;UU nO 1 Tahun 2004;UU No 10 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU no 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014;UU No 33 Tahun 2004 ;PP No 20 Tahun 2001;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 ;PP No 23 Tahun 2005;PP No 71 Tahun 2010;PP No 54 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 tahun 2005;PP No 57 Tahun 2005;PP Np57 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP no 8 Tahun 2006;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 36 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007; Perda No 8 Tahun 2014
Materi pokok dalam peraturan ini adalah: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penentuan formula tarif sewa tanah
eks. bondo desa di kelurahan se Kabupaten Grobogan,
perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Grobogan
tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di
Kelurahan Se Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah
bahwa pemakaian kekayaan daerah harus dikenakan
retribusi; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di
atas, perlu menetapkan Peraturan · Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33
Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyewaan Tanah Eks.
Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Und~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Bupati Grobogan Nornor 33 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan penghapusan ayat (4), perubahan Pasal 6, Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kaliamantan Barat Tahun 2015, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 19 Tahun 2003, UU NO. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005, Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2014, Perda No. 9 Tahun 2008, Pergub Kalimantan Barat No. 62 Tahun 2014.
Dalam Perbup ini diatur tentang Peraturan Bupati Pasal 1, Pasal 2, tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2015.
16 halaman dan 12 halaman penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 3 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kota Prabumulih No 2 tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu diatur dan di tetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 4 tahun 1992, UU No 6 tahun 2001, UU No 33 tahun 2004, UU No 38 tahun 2004, UU No 26 tahun 2007, UU No 28 tahun 2009,UU No 23 tahun 2014, UU 34 tahun 2006, Permendagri No 32 tahun 2010. PerMenPU No 63 tahun 1993.
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Dasar Perhitungan dan Prinsip Penetapan Retribusi, Retribusi IMB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Sampang No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Kab. Sampang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sampang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dam Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 NomoPeraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 4), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PESISIR BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
