Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang klasifikasi kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu untuk disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pola klasifikasi kearsipan dan penggunaannya tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008
74 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Dinamis dan Statis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatan arsip supaya lebih berdayaguna, perlu adanya pembaruan dalam pelayanan arsip kepada pengguna; bahwa dalam rangka pembaruan pelayanan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman akses dan layanan arsip dinamis dan statis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Dinamis Dan Statis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pedoman akses dan layanan arsip dinamis dan statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 3 Tahun 1982; UU No 5 tahun 1984; UU No 7 tahun 1994; UU No 5 tahun 1999; UU No 8 tahun 1999; UU No 38 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 84 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya mewujudkan efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan naskah dinas sebagai dokumen resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa agar pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 16a, Pasal 16b, dan Pasal 16c Pasal 1, penambahan huruf e Pasal 8, penyisipan BAB VIIIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 769
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Pemerintahan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan penataan sistem kearsipan di Kabupaten Kaur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 15 Tahun 2004
4. UU No. 43 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 28 Tahun 2012
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Kepres No. 105 Tahun 2004
9. Permendagri No. 78 Tahun 2012
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Ruang lingkup Pentyelenggaraan Kearsipan meliputi segala bentuk kegiatan dari instansi dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka diperlukan penyelamatan arsip yang bernilai guna; bahwa dalam rangka penyelamatan arsip dan tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, diperlukan pedoman penyusutan arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaporan dan pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kab Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 38 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 12 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 83 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Satu Data Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung perencanaan pembangunan
yang berkualitas diperlukan pengelolaan data yang
dihasilkan oleh pemerintah daerah yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses, dan dibagipakaikan;
b. bahwa ketersediaan data dalam proses perencanaan
dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang
berbasis pada data diarahkan pada keterbukaan dan
transparansi data dalam perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pengelolaan terhadap data yang dihasilkan oleh
pemerintah daerah serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan
Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia diperlukan
pengaturan mengenai tata kelola satu data daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola
Satu Data Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor
12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017
Terdiri dari 36 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, jenis data, prinsip tata kelola satu data daerah, tata kelola satu data daerah, tata kelola pemanfaatan data, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
mengatur mengenai tata kelola satu data daerah
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 12 Tahun 1992; UU No 38 Tahun 2003; UU No 18 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 82 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rumah Singgah Barokah.
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, eks orang dengan gangguan jiwa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang terjaring razia merupakan salah satu masalah yang menggangu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta nilai estetika di Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi Mekkah;
Bahwa dalam rangka menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu gelandangan dan pengemis, anak jalanan/punk, orang terlantar, eks psikotik dan tuna susila sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah salah satunya melalui Pembentukan Rumah Singgah Barokah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Rumah Singgah Barokah, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Pengelola Rumah Singgah Barokah;
Rumah Singgah;
Pembiayaan;dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
