Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2022

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 14 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea keluar

Mencabut :

Permendag No. 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 9 tahun 2022.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2017

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamandau

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA Lamandau Nomor 9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

usaha mikro, kecil dan menengah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/163

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Di Daerah Kabupaten Lamandau terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang perlu diberdayakan dalam suatu sistem pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2013
BABI KETENTUAN UMUM ; BABII KRITERIA USAHA; BAB Ill PRINSIP PEMBERDAYAAN ; BAB IV PENGEMBANGAN USAHA; BAB V PERENCANAAN ; BAB VI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN PENJAMINAN; BAB VII PEMBIAYAAN DAN JAMINAN USAHA MENENGAH ; BAB VIII KEMITRAAN ; BAB IX PERIZINAN ; BAB X KELEMBAGAAN ; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENDANAAN ; BAB XIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
23 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2008

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keppres 9 Th 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1965

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 14 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra

Download :
pp no 009 tahun 1965.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1952

Perubahan atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022

Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

INSEntif-kemudahan-berusaha

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2022/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

ABSTRAK:

Bahwa pemberian insentif dan kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, bahwa pemberian insentif dan kemudahan berusaha merupakan salah satu upaya menarik Investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.
Dasar Hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Materi Pokok: Kewenangan dan Kebijakan Daerah, Kriteria Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berusaha, Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal, Bentuk Pemberian Insentif dan/Atau Pemberian Kemudahan Berusaha, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berusaha, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Jumlah halaman: 12 HLM; Penjelasan: 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan No. 9 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Toko Swalayan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWALI NOMOR 9 TTG TATA CARA PERIZINAN TOKO SWALAYAN.pdf

Abstrak

TATA - CARA - PELAKSANAAN - PELAYANAN - PERIZINAN - TOKO - SWALAYAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2017/NO.9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Toko Swalayan

ABSTRAK:

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Perlu Menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Toko Swalayan;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kota Balikpapan No.4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Perizinan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembatasan Usaha Minimarket Dan Minimarket Pola Waralaba (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 34), Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
Peraturan Walikota Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan
8 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018

Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. United Power di Kawasan Industri Kendal

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Pergub_9_th_2018.pdf

Abstrak

tarif tenaga listrik yang disediakan oleh pt united power di kawasan industri kendal

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD. 2018/No. 9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. United Power di Kawasan Industri Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk konsumen di Kawasan Industri Kendal oleh PT United Power dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT United Power di Kawasan Industri Kendal;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 30 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2012; Pergub Jawa Tengah No 18 Tahun 2016; Pergub Jawa Tengah No 37 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tarif Tenaga Listrik, Mutu Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
9 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2020

Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Permendag Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2019

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perwal_No__9_Tahun_2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1952.