Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.164 peraturan dalam 0,1 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya

Abstrak

Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

16 TAHUN 2017 URAIAN TUGA... KWSAN PEMUKIMAN.pdf

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16, TBD.2017, LL SETDA KAB. MBD : 23 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Barito Timur No. 56 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 55 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 54 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 53 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 52 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 51 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 50 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 49 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 48 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 47 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PERBUP Kab. Barito Timur No. 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan Dan Olahraga Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur

Mencabut

PERBUP Kab. Barito Timur No. 47 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Download file:

Perbup Bartim Nomor 15 Ta...no 23 Tahun 2016.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, TUgas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. berdasarkan Analisis Beban Kerja perlu ada perubahan dan penyesuaian terhadap beban tugas, kewenangan, penulisan dan penamaan pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kab Bartim Nomor 3 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 38 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Download file:

15 - 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kaur No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur No. 15 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur

Download file:

2017-15-Perbup.pdf

TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 484

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Kaur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta penjabaran tugas pokok dan fungsi, maka perlu diatur Perbup tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja inspektorat.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016, Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016.
Perbup ini menagtur tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja inspektorat. Memuat tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi inspektorat, tugas dan fungsi masing- masing bagian, jabatan perangkat daerah, tata kerja, serta kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 12 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup 15 - 2017.pdf

Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep

ABSTRAK:

-Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep;
- Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah kabupaten Sumenep No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Sumenep No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep. Peraturan ini mengatur hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, serta pengisian jabatan. Unit Pelaksana teknis merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. UPT yang dimaksud adalah UPT Kecamatan Kelas A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP KAB. SIMALUNGUN NO. 15 TAHUN 2017_ok.pdf

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PADA DINAS-DINAS DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.307

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun

ABSTRAK:

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diperlukan Pedoman Pengaturan dalam Penyesuaian Perincian terkait Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 7 Darurat Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013. UU No. 24 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 154 Tahun 2014; PERDAKAB. SIMALUNGUN No. 4 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 76 Tahun 2015; PERMENPPPA No. 9 Tahun 2016; PERMENKOMINFO No. 14 Tahun 2016; PERMENKKP No. 26 Tahun 2016; PERMENTAN No. 43 Tahun 2016; PERMENKES No. 49 Tahun 2016; PERMENLH No. 74 Tahun 2016; PERKA-LEMSANEG No. 9 Tahun 2016; PERKA-BKKBN No. 163 Tahun 2016; PERBUP. SIMALUNGUN No. 27 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Seksi Identitas, Seksi Pindah Datang Penduduk, Seksi Pendaftaran Penduduk, Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan juga diatur tentang Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
16 Hlm, Lampiran: 1 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUB 15, 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam peraturan ini berisi tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kuantan singingi sebagai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten pada Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan kewenangan daerah provinsi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kolaka No. 15 Tahun 2017.pdf

pembentukan-unit

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang keteriban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT); b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5494); 3. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 142 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4450); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 9 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5094); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5135); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BAB VI TATA KERJA BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai No. 15 Tahun 2017

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup 15 Tahun 2017.pdf

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2016; Perbup No.36 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai.
Penjelasan : - hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

15 koninfo oke.pdf

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - URAIAN TUGAS JABATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/282, LL SETDA KAB SBT : 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaímana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Lampiran 1 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT