Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan-Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2018/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; Dan bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kab Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan keada masyarakat perlu diberikan insentif; bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 18 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 18 Tahun 2012; Perbup No 27 Tahun 2018; Perbup Temangggung No 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif Ketua RW dan Ketua RT untuk diberikan setiap bulan dengan min Rp100.000,00 dan maksimal Rp250.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD Kota Solok Tahun 2018 No. 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Ajudan, Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli Setda Kota Solok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu dilakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil dan guru non pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negara Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan, Tujuan dan Sasaran, Mekanisme Pelaksanaan, Kriteria dan Pertimbangan, Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlum menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cCara Pengamanan Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Pengamanan Tanah, Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan, Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas, Tata Cara Pengamanan Rumah Negara, Tata Cara Prngamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, dan Barang Persediaan yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima, Tata cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak berwujud, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
30 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka memudahkan koordinasi
penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis
pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar perlu dibentuk
Koordinator Wilayah Kecamatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN;
BAB IV
KEPEGAWAIAN;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2018 Nomor 6), perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan UU NO.2 Tahun 2015; PERDA NO.6 Tahun 2018
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
a. Jumlah Pendapatan sebesar Rp.1.533.488.349.143,54 terdiri dari
1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 112.644.016.095,42
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.278.529.820.021,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 142.314.513.027,12
b. Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 782.274.252.392,75 dan Surplus/(Defisit) sebesar Rp. (163.043.578.476,90)
c. Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 327.628.483.625,88
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
3 hlm. 2 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BENTENG PANCASILA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
