Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 20l9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2016, Dan bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat agar lebih independen dan objektif telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Diubah dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 177 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Peraturan Walikota Nomor 198 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Kantor Pertanian dan Kehewanan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 83 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 dicabut.
82 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI, DIPANDANG PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CILACAP
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2022/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, mengamanatkan bahwa
Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap ASN berupa
jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian dan bantuan hukum;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pelayanan administratif
merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi tindakan
administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga
masyarakat;
c. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil
Negara di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan upaya peningkatan
pelayanan dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Perlindungan dan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perlindungan; Pelayanan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Permendag No. 67/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 83, BN.2019/No.1246, http://jdih.kemendag.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang Melalui Penyesuaian/Inpassing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahw untuk melaksanakn ketentuan es.a 442 peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 hun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badaun Lay anan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pergangkatan dan Pemberhentian feja bat
pengelola dan pegawai Non pegawai Negeri Sipil pad.a
Badan Layanan Umum Unit Pelakana Teknis Ruma.h Sake it
Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Noror 53 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB ll KEDUDUKAN DAN STATUS
BAB III KEWENANGAN DAN PROSES PENGANGKATAN
Pasad 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pati No. 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
PERBUP Kab. Pati No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Mencabut sebagian :
Peraturan Bupati Pati Nomor 38
Tahun 2013 tentang Batik Motif Mina Tani dan
Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan
motivasi kerja pegawai, perlu dibangun identitas pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan
mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan
pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor
54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian Dinas ASN
Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Bab IV Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu
Bab V Pendanaan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Lain
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 38 Tahun 2012 dan sebagian ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 38
Tahun 2013 dicabut.
69 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
