Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.117 peraturan dalam 0,315 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 194 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Semua Perusahaan Non Tambang Minyak Yang Telah Diambil Alih Buruh Dalam Ragka Konfrontasi Dengan Malaysia Diserahkan Kepada Menteri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
Keppres No 194 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Tugas Kepada Ketua Harian Dana Perjuangan/Pembangunan Irian Barat Untuk Menyerahkan Kapal-Kapal
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Keppres No 193 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 192 Tahun 1963
Pengesahan Protokol Perpanjangan Persetujuan Dagang Jangka Panjang Antara Republik Indonesia Dan Uni Sovyet Sosialis
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 192 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 191 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pengangkatan Drs Trisno Djodjosuwarno Sebagai Anggota Staf Presiden Urusan GANEFO
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 191 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Penempatan Sarjana
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 189 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pembentukan Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 188 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 187 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pemberhentian Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi Dan Pengangkatan Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 210 Tahun 1964 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 1963 Tentang Pengangkatan Dewan Telekomunikasi
Mencabut
  1. KEPPRES No. 131 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Mayor R Koencoro Sebagai Sekretaris Sementra Dewan Telekomunikasi
Download file:
Keppres No 187 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 186 Tahun 1963
Pemberhentian Letnan Kolonel Pelaut Napitupulu Dan Pengangkatan Letnan Kolonel Pelaut Soedarsono Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 186 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 185 Tahun 1963
Penggantian Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dari Abu Jazid Bustomi Kepada H Aberani Sulaiman
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 185 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 184 Tahun 1963
Pemberian Pembebasan Pembayaran Sebesar Rp6000,94 Dari Jumlah Kekurangan Kas Sebesar Rp9000,94 Kepada Soerjadi Perakit Pos Pada Kantor Pos dan Telegrap Pembantu Delanggu
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Download file:
Keppres No 184 Tahun 1963.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan