Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan penyeragaman penyusunan dan pendokumentasian produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan dan
Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Penyusunan dan Pendokumentasian Produk
Hukum Daerah, meliputi: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan mengenai Alokasi Dana nesa (ADD), Formula Perhitungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), telab diatur dalam Perarumn Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
; b. bahwa dalam rangka pcnyempumaan Alokasi Dana Dess (ADD), Formula Perhlrungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dilakukan pe.rubahan atas Peraturan Bupati Konawe Sclacan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbaga.imana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tcntang Pcdoman Pcngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 temang Pcmbentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 24 Tabun 2003, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267}; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
. Undang
-U
ndang Nomor 12 Tahun 20
11 tentang P
.
embentukan Peraruran P
crU
ndang·Undangan [
Lernb
aran Negara Repub
l
ik I
ndonesia Tahun 2011 Nomor 82
, Tambaban Lembaran N
egara RepubHk Indonesia Nomor 5234); 4
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20
1
4 tentang Desa (Lembaran N
egara Repub
l
ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
, Tambaban Lembaran N
egara Republik I
ndinesia Nomor 5495): 5
. Undang-Undang N
omor 23 Tahun 20
1
4 tentang Pemerinuthan Daemh (Lemba,:an Ncgaxa Repub
l
ik Indonesia Tahun 20
1
4 Nomor 244, Tambahan Lemboran Nega
r
a Republik I
ndonesi
a. Nomor 5587) seoagaimana telah d
i
ubah dengan P
eraturan Pcmcrintah Pcogganti U
ndang-Undang N
omor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan A
tas Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlnta.han Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu
n 2014 N
omor 246
, Tambe.hen Lembaran Negara Republik Indo
n
es
i
a Nomor 5589); 6
. Peraturan P
emerintah N
omor 38 Tahun 2007 tentang P
embagiao Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
, Pemerintahan D
aerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab
upaten/Kota (
Lembaran Negara Republik lndone
&
i
a Tahun 2007 N
omor 82, Tambahan Lembaran N
egara R
epublik I
ndonesia N
omor 4737); 7. Peraruran Pcmerinr.ah N
omar 43 Tahun 2014 rentang Peraturan Pel
aksanaan U
ndang
-Undang N
omor 6 TaJ1un 2014 tentang Dcsa (
Lem
baran N
egara Rcpublik Indo
nesia Tahun 2014 Nomor l23, Tambe.han Lembo.ran N
egara Rcpublik I
ndonesia N
om
o
r 5539) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pe
.
mcrintah N
omor 47 Talwn 20
15 [Lembaran N
egara Repub
ti
k Indonesia Tahun 2015 Nomor 1
57, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 5717); 8
. P
eraturan Me
n
leri D
alam N
egeri Nomor 113 Tahun 20
1
4 tentang Pengelol
aan K
euangan Deso (Bcrita N
egara Rcpublik I
ndonesia Tabun 20
1
4 Nomor 2093) sebagalrnana te
l
ah d
i
ub
a
h dengan Peraruran Mc
nterl Dalam N
egeri Nomor 20 T1lhun 2018 tentang Pengelolaan K
euangan Desa (Berita N
egara Republik I
ndonesia Tahun 20
1
8
; 9
. Peraturan Me
nteri Dalarn Negeri No
mor 1
1
4 Tahun 2014 ten tang Pcdoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik I
nd
o
ne
s
i
a Tahun 2014 Nomor 2094); JO. Peraturan Menteri Oalam Negeri N
omor 80 Tahun 2015 t
cntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita N
egara Republik Indcnesla Tahun 20
1
5 N
omor 2036
); 11. Peraturan M
enter
i D
alam Negeri Nomor 44 Tahun 20
1
6 tentang Kewenangan oese (
Ser
i
ta Negara Republik Indonesia Tahun 20
1
6 N
omor 1
037); 1
2,Per
at
uran Menter
i Dalam N
cgeri N
omo
r
OI Tahun 20
1
7 tentang Penataan Desa (Serita Negara Republtk I
ndonesia Tahua 2017 N
omor 155); 1
3
. Peraturan Daerah Kabupalen Kone.we Se
l
atan N
omor 10 T
ahun 2007 c
entang Urusan Pemerintah yang M
cnjadi Kewenangan Pemcrintah Kabu
paten Konawe Sclatan (Lcmbaran Oaerah Kabupaten K
onawe Se
l
atan Tahun 2007 Nomor 1
0); 14
. P
eraturan Daerah Kabupaten Ko
na
wc Selatan Nomor l Tahun 20
1
6 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupatcn Kone.we Se
la.
tan T
ahun 2016 N
omor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten K
onawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2
) scbsgaimana i
elab diubah dcngan Peraturan D
aerah Kabupaten K
on
a
we Selatan Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten K
onawe Se
l
atan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lc
mbaran Daerah Kabupalcn Konawe Se
l
atan Tahun
'2017 Nomor 11
); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan Tabun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor3); 17. Peraturan Bupati Kon awe Sela tan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupatcn Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05) 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tuhun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 (Serita Daerah Kabupa,en Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 41).
Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 35, angka 36, dan angka 37
Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A
Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A
Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan l (satu) Pasal, yakni Pasal 12A
Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu] Pasal, yakni Pasal 16A
Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 [satu) Pasal, yakni Pasal 18A
Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terkait dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2017, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; Perpres No.2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri 86 Tahun 2017 ; Permendagri No.22 Tahun 2018; Perda-Prov No.17 Tahun 2007; Perda-Prov No.9 Tahun 2014; Perda No.31 Tahun 2008; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perda No.21 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan sistematika perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah, perlu ada analisa standar belanja
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa berdasarkap pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
63 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 44 Tahun 2018
PENJABARAN - PERUBAHAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2018/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; 28. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 18 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian
tugas pada Unit Pelaksana Teknis DaerahLaboratorium Lingkungan;
UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium Lingkungan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada
Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan pola pengelolaan
keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah
berjalan dengan tertib, Jancar, efisien dan efektif
serta akuntabel, per Ju adanya pedoman
pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum
Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10
Tahun 2015;
Agar dalam menyajikan
laporan atau informasi keuangan BLUD menjadi akurat, transparan dan
akuntabel bagi pengelola keuangan pada BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 44 Tahun 2018
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
