Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa pengadaan barang/jasa pada perusahaan daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang telah ditetapkan dengan peraturan bupati karawang nomor 22 tahun 2020, dan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) peraturan daerah kabupaten karawang, perlu adanya penyesuaian nomenklatur, sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa pada perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021.
ketentuan umum, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kontrak, pengadaan barang/jasa lainya, jaminan, pengawasan dan pembinaan, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, penyelesaian sengketa kontrak, pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha dan Menengah Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3).
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Darah
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Unit Pelaksana Teknis Daerah
Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Mencabut:
Peraturan Bupati Kolaka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 42)
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2022
pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD/13/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala BPKP No. Per-688/K/D4/2012; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur ketentuan umum, pengelolaan risiko, pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Terdiri dari 96 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peranturan Daerah tenrang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata earn Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I I dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nornor '23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pernbangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pernbangunan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun
2023
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah hasil evaluasi Renja Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022
ABSTRAK:
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 2 Tahun 2020; PERPU Nomor 1 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 1 Tahun 2019; PERPRES Nomor 18 Tahun 2020; PERPRES Nomor 98 Tahun 2022; PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021; KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021; PERDA Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2019; PERDA Nomor 5 Tahun 2021; PERDA Nomor 7 Tahun 2021; PERBUP Nomor 22 Tahun 2021; PERBUP Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Nomor 50 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Dokumen Perubahan RKPD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2022
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – UTARA – NOMOR – 4 – TAHUN – 2022 – TENTANG – TATA – CARA – DAN – PERSYARATAN – PEMBAYARAN – HONORARIUM – SERTA – TUGAS – DAN – KEWAJIBAN – GURU – BANTU – DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Honorarium Serta Tugas dan Kewajiban Guru Bantu Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembayaran honorarium guru bantu daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Utara, maka Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Honorarium Serta Tugas dan Kewajiban Guru Bantu Daerah, perlu diubah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 TAHUN 2022, diantaranya Ketentuan Pasal 1, dan Ketentuan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi dalam sebuah system online; b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pengawasan transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online perlu diatur dalam sebuah payung hukum sebagai dasar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
UU No. 8 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PERMENKEU No. 32/PMK.05/2014; PERDA No. 3 Tahun 2011.
Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Camat Weru, Camat Bulu, Camat Tawangsari, Camat Sukoharjo, Camat Nguter, Camat Bendosari, Camat Polokarto, Camat Mojolaban, Camat Grogol, Camat Baki, Camat Gatak, Camat Kartasura tentang Permohonan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E, Hal Khusus Lainnya
butir 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur
Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang
bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaanya
sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dalam hal penganggaran
dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak
sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah
Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana
transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 atau ditampung dalam Lporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur perubahan kedua terhadap ketentuan Pasal 7 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2022
Pemanfaatan kartu uang elektronik (e-bonebol card)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Kartu Uang Elektronik (e-Bonebol Card)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mempercepat digitalisasi, elektronifikasi transaksi dan peningkatam pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi sistem pembayaran non tunai di kabupaten bone bolango.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 28 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 28 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemanfaatan kartu uang elektronik (e-Bonebol Card) termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, bentuk, jenis dan fungsi e-Bonebol card.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Tana Toraja
ABSTRAK:
Bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia,
karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber
daya manusia dan pembangunan daerah sehingga diperlukan adanya kesamaan langkah dan tindakan
pelaksanaan program eliminasi malaria; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV / 2009, tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 443.41 /465/SJ perihal Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu dukungan
pemerintah daerah dengan menetapkan pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Tana Toraja.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 1991; PP Nomor 12 Tahun 2019; Kepmenkes Nomor
131/MENKES /ll/2004; Kepmenkes Nomor 293/MENKES /SK/IV /2009; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Gubernur, Sekretaris Kabupaten, Perangkat Daerah, Advokasi, Eliminasi Malaria, Evaluasi, Gebrak Malaria, Kasus Impor, Kejadian Luar Biasa Malaria, Kemitraan, Monitoring, Efikasi, Daerah Reseptif, Vulnerabilitas, Sistem Kewaspadaan Dini, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Lembaga swadaya masyarakat. BAB II TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA, Tujuan pelaksanaan Eliminasi Malaria, sasaran pelaksanaan Eliminasi Malaria, Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap, Strategi yang dilakukan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria. BAB III INDIKATOR, Indikator sebagai daerah tereliminasi malaria. BAB IV
PENTAHAPAN DAN KEGIATAN ELIMINASI MALARIA, Pentahapan Eliminasi Malaria, Eliminasi malaria terdapat 4 tahapan, Tahapan Pemberantasan, Tahapan Pra Eliminasi, Tahapan Eliminasi, Tahapan Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali). Kegiatan Eliminasi Malaria, Kegiatan eliminasi malaria melalui 4 tahapan, Tahap Pemberantasan, Tahap Pra Eliminasi, Pokok-pokok kegiatan pada Tahap Eliminasi, Pokok-pokok kegiatan pada Tahap Pemeliharaan. BAB V PERAN DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH DAERAH, Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, pemerintah daerah mempunyai peran dan tugas. BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN. BAB VIII FORUM KOORDINASI. BAB IX
PEMBIAYAAN. BAB X PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
X Bab, 20 Pasal (16 Hlm.)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat